Samudra Nusantara: Merajut Kedaulatan, Menangkis Ancaman
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan Wawasan Nusantara sebagai fondasi, menempatkan politik maritim sebagai pilar utama kedaulatan dan pembangunan. Visi Poros Maritim Dunia bertujuan mengembalikan Indonesia sebagai kekuatan maritim global, mengintegrasikan ekonomi, keamanan, dan diplomasi laut. Posisi geografis yang strategis di persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikannya jalur pelayaran vital dunia, sekaligus menyimpan kekayaan sumber daya laut yang melimpah.
Namun, di balik potensi besar, tantangan menjaga kedaulatan laut Indonesia tidaklah kecil. Ancaman utama adalah penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) yang merugikan triliunan rupiah dan menguras sumber daya. Selain itu, perompakan, penyelundupan, sengketa batas maritim dengan negara tetangga, dan ancaman transnasional lainnya juga menguji kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan armada, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi kendala serius dalam mengamankan wilayah laut yang begitu luas.
Menghadapi kompleksitas ini, penguatan institusi seperti Bakamla dan TNI AL mutlak diperlukan. Investasi pada teknologi pengawasan maritim, seperti radar dan drone, serta sistem informasi terintegrasi, sangat krusial. Kerja sama regional dan internasional juga penting untuk mengatasi kejahatan lintas batas dan memastikan kepatuhan terhadap hukum laut internasional (UNCLOS).
Politik maritim bukan sekadar tentang kapal dan perairan, melainkan tentang identitas, ekonomi, dan keamanan nasional. Menjaga kedaulatan laut Indonesia adalah investasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Samudra Nusantara harus tetap menjadi rumah kita, bukan sekadar jalur lintasan bagi pelanggar hukum.