Warisan Budaya di Pusaran Politik: Ketika Jati Diri Berubah Komoditas
Politik kebudayaan adalah arena di mana nilai, sejarah, dan identitas sebuah bangsa berinteraksi dengan kekuasaan. Namun, seringkali, warisan budaya yang seharusnya menjadi penjaga jati diri dan perekat komunitas, justru bertransformasi menjadi alat atau komoditas politik.
Mengapa ini terjadi? Pemerintah atau kelompok tertentu kerap menggunakan warisan budaya sebagai instrumen untuk membangun citra nasional, menarik pariwisata, hingga memperkuat legitimasi kekuasaan. Ia dipoles, disederhanakan, bahkan dimanipulasi agar sesuai dengan narasi politik yang diinginkan. Tujuannya bisa bermacam-macam: dari promosi ‘soft power’ di kancah global hingga mobilisasi dukungan domestik. Warisan budaya dijadikan merek dagang, simbol yang mudah dicerna, terlepas dari kedalaman makna aslinya.
Dampak dari komodifikasi ini tidaklah sepele. Otentisitas warisan budaya bisa tergerus, maknanya tereduksi menjadi sekadar tontonan atau label dagang. Masyarakat adat atau komunitas lokal yang menjadi pemilik asli warisan tersebut seringkali terpinggirkan, hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan yang lebih besar, atau dipaksa menyesuaikan diri dengan interpretasi resmi. Bahkan, politisasi budaya bisa memicu konflik identitas, ketika satu bentuk budaya diunggulkan dan yang lain direpresi, menciptakan polarisasi yang tidak sehat.
Politik kebudayaan seharusnya menjadi upaya pelestarian dan pemberdayaan, bukan eksploitasi. Penting bagi kita untuk kritis terhadap narasi yang dibangun di sekitar warisan budaya. Memastikan bahwa ia tetap menjadi cermin jati diri yang otentik, bukan sekadar barang dagangan atau alat propaganda di panggung politik. Warisan budaya adalah nafas peradaban, bukan sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan maknanya.