Panggung Bencana: Politik, Kemanusiaan, dan Topeng Pencitraan
Setiap kali bencana alam melanda, kita menyaksikan dua fenomena yang tak terpisahkan: derita korban yang mendalam dan kehadiran politisi yang sigap. Di tengah puing dan air mata, muncul pertanyaan krusial: apakah ini murni wujud empati dan bantuan tulus, ataukah sekadar ajang pencitraan politik?
Tidak bisa dimungkiri, kehadiran negara dan politisi sangat vital dalam respons bencana. Mereka memiliki otoritas untuk mengkoordinasikan bantuan, mengerahkan sumber daya, hingga menyalurkan logistik ke daerah terdampak. Banyak politisi yang tulus mengerahkan tenaga dan pikirannya demi meringankan beban korban, membangun kembali asa, dan memulihkan kondisi. Ini adalah perwujudan tanggung jawab moral dan konstitusional yang patut diapresiasi.
Namun, garis tipis antara kepedulian dan kepentingan seringkali kabur. Momen bencana sering dimanfaatkan sebagai panggung untuk "photo op", dengan fokus lebih pada sorotan kamera daripada efektivitas bantuan di lapangan. Politisi berbondong-bondong datang, berpose di depan tumpukan logistik atau reruntuhan, seolah menunjukkan kepahlawanan. Sumber daya bisa terbuang untuk hal-hal seremonial, sementara kebutuhan mendesak korban terabaikan. Janji-janji manis kerap terlontar, namun realisasinya tak secepat kilat kamera yang mengabadikan kehadiran mereka.
Pada akhirnya, bencana adalah ujian bagi integritas politik. Yang dibutuhkan bukanlah sekadar wajah tersenyum di depan kamera, melainkan tangan yang bekerja tanpa pamrih, kebijakan yang transparan, dan alokasi dana yang akuntabel. Biarlah empati tulus dan aksi nyata yang berbicara, bukan hanya deretan foto untuk kampanye. Sebab, di tengah kehancuran, masyarakat hanya butuh bantuan nyata, bukan sekadar janji di atas panggung bencana.