Peran MUI, BPJPH, dan LPH dalam Proses Sertifikasi Halal

 

Bosscha.id Proses sertifikasi halal berubah sesudah Undang-Undang (Uu) Nomor 33 Tahunan 2014 mengenai Agunan Product Halal (Jph) terbit. Berdasarkan UU itu, proses sertifikasi halal tidak lagi ditunaikan secara total ditangani Majelis Ulama Indonesia (Mui).

Kepala Badan Penyelenggara Agunan Product Halal (Bpjph) Kemenag, Muhammad Aqil Irham menjelaskan, ada tiga pihak yang terlibat didalam proses sertifikasi halal suatu product yang diajukan oleh para pelaku bisnis.

“Ada tiga aktor yang diatur didalam UU No 33 tahunan 2014, terlibat didalam proses sertifikasi halal, yaitu Bpjph, Forum Pemeriksa Halal atau Lph, dan Mui,” kata Aqil didalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Manfaat Olahraga Skipping Bagi Tubuh dan Pikiran Anda

Ia menjelaskan, masing-masing pihak punyai tugas dan tanggung jawabnya didalam tahapan sertifikasi halal, semenjak berasal dari pengajuan pemilik product sampai terbitnya sertifikat.

BPJPH punyai tugas menetapkan keputusan/regulasi, terima, dan memverifikasi pengajuan product yang akan disertifikasi halal berasal dari pelaku bisnis (Pemilik product), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

LPH bertugas jalankan inspeksi dan/atau pengujian kehalalan product yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Inspeksi ini ditunaikan oleh auditor halal yang dimiliki oleh Lph.

Pihak ketiga yang berperan didalam proses sertifikasi halal, kata Aqil, adalah Mui. MUI berwenang menetapkan kehalalan product lewat sidang fatwa halal. Keputusan halal ini, baik yang tentang dengan baku maupun kehalalan product.

“Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas peraturan halal Mui,” kata Aqil.

Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal Bpjph, Mastuki memberi tambahan, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal jikalau tidak ada ketentuan halal berasal dari MUI (Lewat sidang fatwa). Dikarenakan, aturan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama (Syariah Islam). Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke didalam hukum negara.

“Label halal Indonesia baru bisa dicantumkan didalam kemasan product sesudah mendapat sertifikat halal berasal dari Bpjph,” ujar dia.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.