Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 2 Kali Mangkir dari Panggilan DPR RI Terkait Minyak Goreng

Bosscha.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dikabarkan tidak menyambut baik surat pemanggilan berasal dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebut mendag Lutfi udah mangkir sebanyak dua kali berasal dari kedap gabungan guna membahas langkanya minyak goreng di pasaran.

Menyikapi hal itu, kata Dedi, mengusulkan sehingga DPR langsung membentuk Panitia Spesifik (Pansus) untuk mengusut masalah terjadinya krisis minyak goreng.

Pembentukan Pansus itu sekaligus sebagai respon kekecewaan Parlemen pada Mendag Lutfi.

“DPR hari ini udah kedua kalinya secara formal mengundang Mendag untuk hadir kedap gabungan.”

“Tetapi ternyata, yang bersangkutan lagi mangkir dimana kali ini dengan alasan tengah kedap terbatas.”

“Maka, saya lebih setuju untuk sebagaimana telah diputuskan oleh Pimpinan DPR bahwa lebih baik dibentuk Pansus saja sehingga lebih paham hal-hal apa sebenarnya yang sebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” ujar Dedi dikutip berasal dari laman formal DPR RI, Rabu (16/3/2022).

Lebih-lebih kelangkaan minya goreng ini berlangsung menjelang bulan puasa.

Pasti wajib ada upaya yang ekstra untuk merampungkan kasus ini.

Lewat Pansus, diharapkan sanggup menopang kerja pemerintah di dalam menanggulangi problem kelangkaan minyak goreng.

Jika ternyata ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih, maka Pansus juga mampu menyeret oknum-oknum yang terlibat.

Respon Ombudsman

Tak hanyalah DPR, Ombudsman juga akan memanggil di dalam hal ini Mendag Lutfi, pekan depan.

Pemanggilan ini dilaksanakan sesudah Ombudsman memeriksa kondisi di lapangan, yakni selama tidak cukup lebih satu bulan lalu.

Dan ternyata kelangkaan minyak goreng masih saja berjalan di beraneka tempat.

“Sesudah laksanakan bermacam macam upaya inspeksi, (Hingga) yang paham hari ini selama satu bulan (Sebelumnya) ini, kita mengumpulkan bermacam macam info di lapangan.”

“Kasus-Persoalan udah teridentifikasi seluruh, tinggal ada lebih dari satu konfirmasi yang mesti kita tanyakan dan itu kita kudu memanggil Menteri Perdadangan didalam kala yang secepatnya.”

“Enteng-Mudahan minggu depan suratnya udah bisa kita layangkan,” kata anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, di dalam tayangan Kompas Tv, Minggu (14/3/2022).

Yeka menjelaskan alasan melaksanakan pemanggilan dikarenakan menurut Ombudsman, ada kebijakan Kemendag yang tidak berhasil menanggulangi kelangkaan minyak goreng, yakni terkait kemasan.

“Sebetulnya pola hegemoni kami kudu diuji, apakah tepat seluruh kemasan minyak itu wajib diintervensi, mengingat minat rakyat didalam bentuk curah.”

“Pengamatan kita di lapangan selama hampir 3 kali ini, membuktikan treatment yang dijalankan pemerintah tidak berhasil didalam menanggulangi kelangkaan,” sambung Yeka.

Oleh sebab itu, kebijakan ini harus dievaluasi, supaya di dalam selagi dekat bisa menghadirkan kebijakan yang lebih responsif dan minyak goreng jadi lebih terjamin ketersediaannya di lapangan.

Tak Ingin Kasus Berlarut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, meminta Mendag Lutfi dan jajarannya tetap jalankan akselerasi stabilisasi harga minyak goreng disesuaikan harga eceren tertinggi (Het).

“Semua jajaran Kemendag kudu turun segera, cek lapangan.”

“Jangan hingga kasus minyak goreng ini berlarut.”

“Lebih-lebih lebih kurang satu bulan lagi, awal April telah mulai masuk puasa Ramadan,” kata Martin, Senin (28/2/2022).

Martin mengaku mendapat aduan berasal dari penduduk terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

“Saya udah minta Kemendag laksanakan operasi pasar di sebagian kabupaten atau kota yang ada dapil saya.”

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Anggota DPR RI kepada konstituen saya.”

“Tugas saya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi penduduk,” sambung Martin.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.