Pendidikan Gratis: Hadiah Tulus atau Strategi Elektoral?
Kebijakan pendidikan gratis seringkali disambut dengan euforia sebagai angin segar bagi pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, di balik janji manis ini, tersembunyi motif politik yang kompleks, menjadikannya lebih dari sekadar program sosial belaka.
Secara fundamental, pendidikan gratis memang bertujuan mulia: membuka gerbang ilmu bagi mereka yang terhimpit ekonomi, serta menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa.
Namun, tak bisa dimungkiri, kebijakan ini juga sarat kepentingan politik. Pertama, daya tarik elektoralnya sangat kuat. Bagi politisi, janangan pendidikan gratis adalah alat ampuh untuk merebut hati pemilih, terutama dari kalangan menengah ke bawah, dengan citra sebagai pemimpin yang peduli rakyat. Ini adalah janji yang mudah dijual dan langsung terasa dampaknya oleh masyarakat luas.
Kedua, pembentukan citra dan legitimasi. Pemerintah atau partai yang mengusung pendidikan gratis akan dianggap progresif, visioner, dan pro-rakyat. Citra positif ini krusial untuk menjaga stabilitas politik dan dukungan publik, bahkan bisa menjadi warisan politik (legacy) yang dibanggakan.
Ketiga, ada investasi jangka panjang yang berbuah politis. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung lebih produktif, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas sosial. Lingkungan yang kondusif ini pada akhirnya akan menguntungkan penguasa dengan meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik.
Meski demikian, penting untuk melihat lebih dalam. Tantangan keberlanjutan pendanaan, potensi menurunnya kualitas jika tidak diiringi alokasi yang memadai, serta risiko politisasi kurikulum atau lembaga pendidikan, adalah sisi lain yang patut dicermati. Jika tidak dikelola dengan baik, janji pendidikan gratis bisa jadi sekadar "gimmick" politik yang pada akhirnya merugikan tujuan utamanya.
Pendidikan gratis adalah keniscayaan bagi kemajuan bangsa. Namun, masyarakat perlu kritis dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar untuk kemaslahatan rakyat, bukan sekadar komoditas politik yang dimanfaatkan demi kekuasaan semata.