Identitas: Kartu As Tak Terkalahkan di Arena Pemilu
Meskipun sering dicerca sebagai praktik yang memecah belah, politik identitas tetap menjadi senjata ampuh yang tak terpisahkan dari lanskap pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada beberapa faktor fundamental yang menjadikannya "kartu as" bagi para kontestan politik.
1. Menyentuh Naluriah, Mengabaikan Rasionalitas:
Politik identitas bekerja dengan menyentuh aspek paling dasar manusia: rasa memiliki dan identifikasi kelompok (primordialisme). Lebih mudah membangkitkan emosi dan loyalitas berdasarkan kesamaan suku, agama, ras, atau golongan, daripada menjelaskan program ekonomi atau kebijakan publik yang rumit. Pesan identitas seringkali lebih mudah dicerna dan lebih cepat memicu respons emosional, melampaui pertimbangan rasional.
2. Efektivitas Mobilisasi dan Polarisasi:
Bagi kontestan politik, identitas adalah alat mobilisasi massa yang sangat efektif. Dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan identitas tertentu, mereka dapat menciptakan basis dukungan yang solid, loyal, dan mudah digerakkan. Pada saat yang sama, ia juga ampuh untuk mempolarisasi lawan, menciptakan dikotomi "kita" versus "mereka" yang sulit ditembus oleh argumentasi berbasis fakta atau program.
3. Eksploitasi Celah Sosial yang Ada:
Kondisi sosial-politik juga turut berperan. Adanya celah-celah sosial yang belum teratasi, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan historis, atau ketegangan antar kelompok, membuat isu identitas mudah dieksploitasi. Narasi tentang "hak kelompok kami" atau "ancaman terhadap identitas kami" seringkali menemukan lahan subur di tengah masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terancam.
4. Amplifikasi Era Digital:
Di era digital, media sosial menjadi medan perang utama bagi politik identitas. Algoritma platform cenderung menciptakan "echo chamber" atau gelembung filter, di mana individu terpapar pada informasi yang mengkonfirmasi bias identitas mereka sendiri. Hal ini mempercepat penyebaran narasi identitas, menguatkan sentimen kelompok, dan mempersulit dialog lintas identitas.
Singkatnya, politik identitas tetap menjadi senjata utama karena kemampuannya menyentuh emosi dasar manusia, efektivitasnya dalam mobilisasi dan polarisasi, adanya celah sosial yang bisa dieksploitasi, serta amplifikasi di ruang digital. Ini adalah tantangan besar bagi demokrasi, menuntut pemilih untuk lebih cerdas dalam memilah, dan kontestan untuk lebih fokus pada substansi daripada sekadar perbedaan identitas.