Politik Mati Rasa: Korupsi dan Hilangnya Suara Rakyat
Politik seharusnya adalah cerminan aspirasi dan perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, dalam banyak kasus, terutama di tengah pusaran korupsi, esensi mulia ini tergerus. Politik tak lagi soal rakyat, melainkan soal kursi kekuasaan, proyek, dan keuntungan pribadi.
Pergeseran Prioritas:
Ketika korupsi merajalela di pemerintahan, mandat suci dari rakyat terkhianati. Pejabat yang seharusnya mengabdi justru sibuk memperkaya diri atau kelompoknya. Dana publik yang seharusnya membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, atau memajukan pendidikan, menguap menjadi pundi-pundi pribadi. Akibatnya, kebijakan tidak lagi dirumuskan berdasarkan kebutuhan publik, melainkan berdasarkan potensi keuntungan atau suap.
Dampak pada Rakyat:
Rakyatlah yang pada akhirnya menanggung beban terberat. Mereka merasakan langsung dampak pelayanan publik yang buruk, kesenjangan ekonomi yang melebar, dan ketidakadilan hukum. Kepercayaan terhadap institusi negara runtuh, memicu apatisme massal dan sinisme terhadap proses demokrasi itu sendiri. Suara rakyat menjadi samar, tenggelam di tengah hiruk pikuk transaksi gelap dan lobi-lobi kepentingan.
Mengembalikan Mandat:
Mengembalikan politik ke jalurnya berarti memerangi korupsi tanpa kompromi. Ini memerlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi penuh dalam setiap kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Hanya dengan integritas dan akuntabilitas yang kuat, politik dapat kembali menjadi alat perubahan positif, tempat di mana suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah bangsa, bukan sekadar pelengkap narasi kekuasaan.