Kelas, Kurikulum, dan Kekuasaan: Menilik Jejak Politik di Balik Pintu Sekolah
Dunia pendidikan seringkali diasosiasikan dengan ruang netral, tempat ilmu pengetahuan diajarkan tanpa bias, dan karakter dibentuk tanpa agenda tersembunyi. Namun, benarkah demikian? Pertanyaan tentang netralitas atau terpolitisasinya pendidikan adalah perdebatan abadi yang relevan di setiap era.
Pendidikan: Politik yang Tak Terhindarkan?
Pada hakikatnya, pendidikan adalah alat pembentukan masyarakat dan warga negara. Keputusan tentang apa yang diajarkan (kurikulum), bagaimana pendanaan dialokasikan, siapa yang menjadi pemimpin sekolah, hingga kebijakan mengenai disiplin siswa—semua adalah hasil dari proses dan keputusan politik. Dalam konteks ini, pendidikan tidak bisa sepenuhnya netral dari ‘politik’ dalam artian luas, yaitu seni mengelola masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti membentuk warga negara yang kritis dan partisipatif. Adanya pendidikan kewarganegaraan, sejarah, atau bahkan sains, semua memiliki dimensi yang dibentuk oleh visi politik suatu negara.
Ketika Netralitas Terkikis: Bahaya Politisasi
Garis tipis antara "politik yang membangun" dan "politisasi yang merusak" seringkali kabur. Politisasi terjadi ketika pendidikan digunakan sebagai alat indoktrinasi ideologi partisan, alat untuk menancapkan kekuasaan kelompok tertentu, atau bahkan sarana untuk merevisi sejarah demi kepentingan rezim. Tujuannya bukan lagi pengembangan potensi individu atau pencerahan universal, melainkan penyeragaman pemikiran dan penekanan perbedaan. Ini menghambat pemikiran kritis, membatasi kebebasan akademik, dan pada akhirnya merugikan masa depan generasi penerus.
Kesimpulan: Mencari Keseimbangan di Antara Jejak
Jadi, apakah dunia pendidikan itu netral atau terpolitisasi? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Pendidikan akan selalu memiliki dimensi politik yang melekat, karena ia adalah cerminan dan pembentuk nilai-nilai suatu masyarakat. Tantangannya adalah memastikan dimensi politik itu melayani tujuan mulia pendidikan: membebaskan akal, menumbuhkan nalar kritis, dan mempersiapkan individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bukan menjadi alat kekuasaan. Ini memerlukan pengawasan ketat dari semua pihak: orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah, agar ruang kelas tetap menjadi kawah candradimuka pemikiran, bukan medan perang ideologi.