Jaring Kuasa, Jurang Kesenjangan: Benang Merah Politik dan Ketimpangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kompleks dari interaksi antara kekuatan politik dan distribusi kekayaan. Hubungan ini begitu erat, seolah politik adalah arsitek utama yang merancang piramida ekonomi negara.
Pada intinya, ketimpangan ekonomi sering kali diperparah oleh kebijakan yang tidak inklusif atau bahkan berpihak pada segelintir elite. Fenomena oligarki politik-ekonomi di Indonesia, di mana kekuasaan politik dan kontrol ekonomi terkonsentrasi pada kelompok kecil, menjadi akar masalah. Mereka memiliki akses istimewa terhadap pembuat kebijakan, regulasi, dan sumber daya, menciptakan "lapangan bermain" yang tidak setara.
Praktik korupsi dan rent-seeking (mencari keuntungan tanpa menciptakan nilai riil, seringkali melalui koneksi politik) adalah mekanisme utama yang memperlebar jurang. Proyek-proyek besar, izin usaha, hingga alokasi anggaran bisa dimanipulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan demi kepentingan publik yang lebih luas. Akibatnya, kekayaan terkumpul pada mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, sementara mayoritas masyarakat tetap berjuang dengan akses terbatas terhadap peluang dan sumber daya.
Implikasi dari hubungan ini sangat serius: demokrasi bisa terdistorsi, kepercayaan publik terkikis, dan potensi instabilitas sosial meningkat. Mobilitas sosial terhambat, karena jalan menuju kesejahteraan seringkali lebih ditentukan oleh koneksi politik daripada meritokrasi.
Memutus mata rantai ini memerlukan reformasi kelembagaan yang kuat: penegakan hukum yang imparsial, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi publik yang aktif. Kebijakan fiskal yang lebih progresif, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang adil juga menjadi kunci.
Pada akhirnya, untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera, kita harus terlebih dahulu "membersihkan" politiknya. Hanya dengan politik yang bersih dan berpihak pada rakyat, jurang kesenjangan ekonomi dapat perlahan-lahan dijembatani.