Dinilai Tidak Tegas, Apakah Jokowi Nikmati Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode?

Bosscha.id  Hallo Sahabat Bosscha. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, sikap Presiden Joko Widodo pada usulan perpanjangan jaman jabatan presiden 3 periode lagi-lagi tidak tegas.

Menurutnya, presiden seharusnya bisa lebih lantang memperlihatkan dirinya menampik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan presiden alih-alih mengatakan akan taat pada konstitusi.

“Jika presiden tetap enggan, rasanya memang presiden nikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang era jabatannya itu,” kata Umam Kamis (31/3/2022).

Baca juga : Ingin Beli Obligasi Tapi Belum Punya SID? Berikut Ini Langkahnya

Umam menyayangkan lingkaran Istana Presiden tetap menerus berkelit dengan argumen “Taat konstitusi” dan “Mengakses ruang demokrasi”.

Padahal, menurut dia, pilihan kata itu tak ubahnya hanyalah permainan diksi untuk bermain kondusif guna mengakses ruang manuver melalui pernyataan-pernyataan bersayap.

Menurutnya, akan lebih baik jika presiden menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar disesuaikan jadwal pada 14 Februari 2024.

“Sekali lagi saya menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya angkat bicara dan tegas menyampaikan, ‘Stop wacana penundaan pemilu ini. Saya menampik itu dan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang’,” ujar Umam.

Menurut Umam, diksi “Taat Konstitusi” yang digunakan Jokowi serupa dengan pernyataan Presiden Soeharto selagi hendak memperpanjang era jabatannya.

Pas itu, Soeharto menunjukkan “Taat pada putusan MPR”. Gara-gara, presiden adalah mandataris MPR ketika itu.

“Statement (Jokowi) itu mengetahui bersayap. Tidak ada indikasi political will berasal dari presiden untuk secara lebih tegas dan lebih firmed (Tentu) menampik wacana ini,” kata Umam.

Baca juga: IDI Tak Penuhi Undangan DPR RI, Anggota DPR Sebut Ada Oknum yang Nyolong di Forum untuk Memecat

Saat, perihal usulan perpanjangan era jabatan presiden yang terbaru diusulkan oleh para kepala desa, Umam menilai bahwa aktor operasi politik wacana ini sahih-sahih keras kepala dan mengerahkan segala upaya untuk merealisasikan kepentingannya.

Menurutnya, mobilisasi melodi kepala desa ini merupakan lanjutan berasal dari taktik wacana penundaan pemilu gagal yang dilakukan sebelumnya, yakni klaim soal big data sampai aspirasi mayoritas penduduk.

Upaya-Upaya ini, kata Umam, merupakan langkah sistematis yang melawan konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi.

“Sebab itu, para kepala desa wajib berpikir kritis, jangan mau jadi antek-antek aktor kepentingan ekonomi-politik sempit, yang seluruh itu justru akan menghacurkan jaman depan bangsa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi buka nada soal wacana perpanjangan era jabatan presiden.

Jokowi mengakui bahwa dirinya udah kerap mendengar usulan mirip. Tetapi, berkaitan ini, dia berjanji bakal mematuhi konstitusi.

“Yang namanya keinginan rakyat, yang namanya teriakan-teriakan layaknya itu kan udah kerap saya dengar,” kata Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Sedang, Rabu (30/3/2022).

“Tapi yang tahu, konstitusi kami telah memahami. Kami kudu taat, mesti patuh pada konstitusi, ya,” tuturnya.

Baca juga : 300 Orang Tertipu Terapi Alternatif Abal-abal, Dijanjikan Cepat Hamil, Harus Makan Melati dan Garam

Sebagaimana diketahui, para kepala dan perangkat desa yang tergabung didalam Asosiasi Pemerintah Desa Semua Indonesia (Apdesi) mengusulkan supaya era jabatan Presiden Jokowi ditambah jadi 3 periode.

Usulan ini disampaikan didalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Tak cuman itu, Apdesi menunjukkan akan mendeklarasikan bantuan untuk Jokowi menjabat 3 periode didalam pas dekat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.