Benteng Demokrasi: Mengapa Peran Militer Harus Terbatas dalam Politik
Militer, sebagai garda terdepan pertahanan negara, memegang peran vital. Namun, sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa intervensinya dalam ranah politik seringkali menjadi bumerang bagi stabilitas dan kemajuan demokrasi. Oleh karena itu, pembatasan peran militer dalam politik adalah keniscayaan bagi sebuah negara yang sehat.
Fungsi utama militer adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, bukan mengelola pemerintahan atau menentukan arah kebijakan sipil. Ketika militer melampaui batas ini, ia tidak hanya menggerus fondasi demokrasi—prinsip supremasi sipil—tetapi juga berisiko memecah belah institusi militer itu sendiri karena terjebak dalam kepentingan politik praktis. Ini mengikis profesionalisme dan fokus mereka pada tugas inti.
Pembatasan peran militer dalam politik bukanlah upaya melemahkan, melainkan penguatan negara secara keseluruhan. Kunci utamanya terletak pada supremasi sipil yang tegas dan tak tergoyahkan, di mana otoritas politik yang dipilih secara demokratis memiliki kendali penuh atas kebijakan pertahanan dan keamanan. Ini didukung oleh kerangka hukum dan konstitusi yang kuat yang secara jelas membatasi lingkup tugas militer.
Selain itu, profesionalisme militer harus terus dipupuk, dengan pendidikan dan doktrin yang menekankan netralitas politik dan kepatuhan pada konstitusi. Transparansi anggaran dan akuntabilitas kepada lembaga sipil juga esensial.
Singkatnya, negara yang kuat adalah negara dengan militer yang profesional, patuh pada konstitusi, dan berada di bawah kendali sipil yang demokratis. Ini memastikan bahwa militer tetap menjadi pelindung bangsa, bukan penentu nasib politiknya, demi terciptanya demokrasi yang sehat dan stabil.