Gerbang Kualitas yang Terkunci: Kritik Rekrutmen Partai Politik
Partai politik adalah pilar utama demokrasi, gerbang tempat calon pemimpin bangsa ditempa dan diseleksi. Namun, di Indonesia, sistem rekrutmen internal partai seringkali menjadi titik lemah yang krusial, berujung pada pertanyaan besar: mengapa kualitas pemimpin yang dihasilkan kerap jauh dari harapan?
Ada beberapa masalah mendasar yang perlu diurai:
-
Bukan Meritokrasi, Tapi Transaksi atau Popularitas: Seringkali, bukan rekam jejak, kompetensi, atau integritas yang menjadi tolok ukur utama. Loyalitas buta, kekuatan finansial (atau yang populer disebut "mahar politik"), serta popularitas instan di media sosial, lebih diutamakan. Ini menciptakan "seleksi alam" yang keliru, di mana yang terbaik belum tentu terpilih, melainkan yang paling punya "modal" atau koneksi.
-
Proses Tertutup dan Minim Transparansi: Mekanisme rekrutmen cenderung sangat minim transparansi. Keputusan sering diambil di balik pintu tertutup oleh segelintir elite partai, tanpa standar yang jelas atau akuntabilitas publik. Ini menutup peluang bagi talenta baru yang berkualitas namun tidak memiliki "jalur" atau "uang".
-
Lemahnya Kaderisasi Substansial: Banyak partai gagal membangun sistem kaderisasi yang kuat dan berkelanjutan. Akibatnya, mereka kesulitan melahirkan pemimpin yang matang secara ideologi, visi, dan kemampuan manajerial. Calon-calon yang muncul seringkali instan, tanpa bekal yang memadai untuk mengelola negara.
Dampaknya:
Rekrutmen yang cacat menghasilkan pemimpin yang sub-optimal, kurang berintegritas, dan tidak berorientasi pada kepentingan publik. Ini berujung pada kebijakan yang tidak efektif, praktik korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem demokrasi akan terkikis, mengancam stabilitas dan kemajuan bangsa.
Sudah saatnya partai politik berbenah. Prioritaskan meritokrasi, buka pintu transparansi, dan perkuat kaderisasi berbasis kompetensi. Karena masa depan demokrasi kita tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi oleh bagaimana kursi itu diisi.