Ekonomi Politik: Ketika Kebijakan Hanya Menggemukkan Kantong Elit
Dalam ranah politik ekonomi, seringkali kita mendengar janji kesejahteraan merata dan pertumbuhan yang inklusif. Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan pola yang berbeda: kebijakan-kebijakan yang dirancang, alih-alih menyejahterakan semua, justru lebih condong menguntungkan segelintir elit. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kekuatan politik dan ekonomi.
Bagaimana ini terjadi? Seringkali, mekanisme yang bekerja meliputi: pertama, kebijakan pajak yang progresif seringkali dikesampingkan, diganti dengan keringanan atau celah yang hanya bisa dimanfaatkan oleh korporasi besar dan individu berpenghasilan tinggi. Kedua, deregulasi yang menguntungkan korporasi besar tanpa perlindungan memadai bagi pekerja atau lingkungan. Ketiga, alokasi subsidi atau insentif yang lebih banyak mengalir ke perusahaan raksasa ketimbang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau sektor publik. Keempat, privatisasi aset negara yang seringkali berakhir dengan kepemilikan oleh kelompok terafiliasi dengan harga di bawah nilai pasar. Mekanisme ini menciptakan lingkungan di mana modal besar tumbuh subur, sementara mayoritas masyarakat berjuang.
Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin menganga. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan demokrasi pun terkikis, karena masyarakat luas merasa terpinggirkan dan frustrasi, memicu potensi ketidakstabilan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya terasa di puncak piramida, sementara basisnya stagnan atau bahkan menurun.
Situasi ini menuntut refleksi mendalam dan perubahan paradigma. Kebijakan ekonomi seharusnya dirancang untuk kebaikan kolektif, bukan sebagai alat akumulasi kekayaan bagi segelintir orang. Prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan politik ekonomi demi masa depan yang lebih adil bagi semua.