Mengapa Politik Sering Alergi Warna Hijau? Dilema Lingkungan di Meja Kekuasaan
Krisis iklim dan kerusakan lingkungan semakin nyata, namun mengapa isu ‘hijau’ sering terpinggirkan dari agenda politik utama? Meskipun dampaknya mengancam masa depan, keputusan politik kerap menomorduakan kelestarian alam demi kepentingan jangka pendek.
Salah satu alasannya adalah jangka waktu. Siklus politik cenderung pendek (pemilu 5 tahunan), menuntut hasil cepat dan konkret. Isu lingkungan, di sisi lain, seringkali bersifat jangka panjang, dengan dampak yang baru terasa puluhan tahun kemudian. Ini membuat politisi enggan berinvestasi pada solusi yang manfaatnya tidak bisa langsung ‘dijual’ kepada pemilih.
Faktor lain adalah biaya ekonomi dan tekanan lobi. Kebijakan ramah lingkungan seringkali dianggap membebani industri, meningkatkan harga, atau berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam jangka pendek. Kelompok kepentingan industri fosil atau ekstraktif, dengan kekuatan lobi finansial yang besar, seringkali berhasil menunda atau melemahkan regulasi yang dianggap merugikan bisnis mereka.
Selain itu, tingkat urgensi publik dan kompleksitas isu turut berperan. Di tengah tekanan ekonomi sehari-hari, isu lingkungan kadang terasa abstrak atau kurang mendesak bagi sebagian masyarakat. Sifatnya yang multidimensional dan membutuhkan pemahaman ilmiah juga menyulitkan politisi untuk mengemasnya menjadi pesan kampanye yang sederhana dan menarik.
Maka, mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam arus utama politik bukan hanya tentang menyelamatkan planet, tetapi juga tentang visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Diperlukan kesadaran kolektif dari pemilih, keberanian politisi untuk melihat melampaui siklus pemilu, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan agar ‘warna hijau’ tidak lagi alergi di meja kekuasaan.