Anggaran: Cermin Prioritas, Jebakan Kekuasaan!
Anggaran negara adalah jantung kebijakan publik, bukan sekadar deretan angka. Ia adalah cerminan pilihan politik suatu bangsa: apakah memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau sektor lainnya. Proses politik anggaran, di mana berbagai kepentingan bernegosiasi dan berkompromi, sejatinya adalah mekanisme sah untuk menentukan arah pembangunan. Namun, di balik perdebatan alokasi yang sah, tersembunyi potensi gelap: penyalahgunaan kekuasaan fiskal.
Penyalahgunaan kekuasaan fiskal terjadi ketika anggaran, yang seharusnya menjadi alat kesejahteraan rakyat, dibelokkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk: mulai dari korupsi terang-terangan, proyek fiktif, mark-up harga, hingga pemborosan anggaran yang disamarkan dalam program-program "legal" namun tidak efektif. Kekuasaan untuk mengalokasikan dan mengelola dana publik menjadi senjata untuk memperkaya diri, memberi "hadiah" politik, atau mempertahankan dominasi.
Dampak dari penyalahgunaan ini sangat merusak. Ekonomi negara akan terbebani oleh inefisiensi dan utang, pembangunan terhambat, serta ketimpangan sosial semakin melebar karena dana yang seharusnya untuk pelayanan dasar justru dikorupsi. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi akan terkikis, membuka jalan bagi apatisme atau bahkan instabilitas politik.
Untuk mencegah anggaran menjadi jebakan kekuasaan, diperlukan komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengawasan yang efektif dari parlemen, media, masyarakat sipil, dan lembaga audit independen adalah kunci. Dengan demikian, anggaran akan benar-benar menjadi cermin prioritas rakyat, bukan alat bagi segelintir elit untuk memperkaya diri dan melanggengkan kekuasaan.