Api dalam Sekam: Menguak Akar Konflik Politik Daerah yang Tak Kunjung Padam
Konflik politik di daerah seringkali menjadi fenomena yang berulang dan sulit diatasi. Ia bukan sekadar riak permukaan perebutan kekuasaan sesaat, namun berakar pada permasalahan yang lebih dalam, mengendap seperti api dalam sekam yang siap membakar kapan saja. Memahami akar-akarnya adalah kunci untuk menemukan solusi berkelanjutan.
Setidaknya ada tiga akar utama yang kerap memicu dan memperpanjang konflik politik di daerah:
-
Perebutan Sumber Daya dan Ekonomi: Daerah kaya sumber daya alam atau memiliki potensi ekonomi besar sering menjadi medan konflik. Perebutan kontrol atas lahan, konsesi tambang, proyek pembangunan, atau bahkan alokasi anggaran daerah menjadi pemicu utama. Kelompok elite yang ingin menguasai sumber daya ini akan menggunakan segala cara, termasuk memobilisasi massa atau memanfaatkan isu-isu sensitif lainnya.
-
Politik Identitas dan Sejarah yang Belum Tuntas: Perbedaan suku, agama, atau bahkan keturunan seringkali dieksploitasi untuk kepentingan politik. Dendam sejarah atau ketidakadilan masa lalu yang belum terselesaikan dapat dengan mudah dihidupkan kembali dan dijadikan alat untuk menggalang dukungan atau menjatuhkan lawan politik. Hal ini menciptakan polarisasi yang sulit diredakan dan merusak kohesi sosial.
-
Kelemahan Institusi dan Penegakan Hukum: Tata kelola pemerintahan yang rapuh, praktik korupsi yang merajalela, serta penegakan hukum yang tidak konsisten dan tebang pilih menjadi pupuk bagi konflik. Ketika masyarakat merasa tidak ada keadilan, atau hukum hanya berlaku bagi pihak tertentu, mereka cenderung mencari penyelesaian di luar jalur hukum, seringkali dengan kekerasan atau mobilisasi massa.
Dampak dari akar konflik ini bukan hanya instabilitas politik, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, merusak tatanan sosial, dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat. Penyelesaiannya tidak bisa hanya menambal-sulam gejala, melainkan harus menyentuh akar-akar masalah secara komprehensif: memperkuat institusi, menjamin keadilan distributif, menumbuhkan dialog lintas identitas, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hanya dengan demikian, api dalam sekam itu bisa dipadamkan, dan daerah dapat bergerak menuju stabilitas dan kemajuan.