Suara Rakyat, Arah Kebijakan: Partisipasi atau Sekadar Formalitas?
Inti dari politik kebijakan publik adalah bagaimana keputusan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dibuat dan dilaksanakan. Namun, seberapa jauh ‘rakyat’—subjek utama dari kebijakan ini—benar-benar terlibat dalam prosesnya? Ini adalah pertanyaan krusial bagi legitimasi dan efektivitas demokrasi.
Keterlibatan rakyat dalam kebijakan publik bukanlah konsep tunggal, melainkan spektrum. Mulai dari sekadar diinformasikan, dikonsultasikan, hingga benar-benar dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Dalam teori demokrasi, partisipasi aktif warga adalah tulang punggung kebijakan yang responsif dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, seringkali partisipasi cenderung berada di ujung spektrum yang lebih pasif, di mana pemerintah yang memimpin dan rakyat lebih sebagai penerima.
Saluran partisipasi bisa beragam: forum konsultasi publik, survei, petisi, unjuk rasa, melalui wakil rakyat, hingga platform digital. Namun, tantangannya besar. Kurangnya akses informasi, kapasitas masyarakat untuk menganalisis isu kompleks, minimnya waktu, hingga kurangnya kemauan politik dari pengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan mengadopsi masukan. Akibatnya, partisipasi seringkali terasa seperti formalitas belaka, bukan substansi.
Padahal, partisipasi rakyat yang bermakna adalah jantung dari kebijakan publik yang baik. Kebijakan yang dirumuskan dengan masukan beragam cenderung lebih relevan, inklusif, dan berdaya guna. Ia juga membangun rasa kepemilikan dan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan akuntabilitas. Ketika rakyat merasa suaranya didengar dan dipertimbangkan, legitimasi kebijakan pun meningkat.
Jadi, seberapa banyak rakyat terlibat? Jawabannya bervariasi dan selalu dinamis. Idealnya, keterlibatan harus diperluas dan diperdalam, bergerak dari sekadar menginformasikan menjadi memberdayakan. Membangun ekosistem kebijakan yang responsif terhadap suara rakyat adalah pekerjaan tanpa henti, namun esensial untuk masa depan demokrasi kita.