Bayang-bayang Demokrasi: Jurang Akses Politik Kota dan Pelosok
Demokrasi seharusnya menjamin setiap suara didengar, namun realitasnya seringkali jauh panggang dari api. Di Indonesia, jurang ketimpangan akses politik antara warga kota dan penduduk daerah terpencil kian menganga, menciptakan "bayang-bayang demokrasi" di mana partisipasi tidak merata.
Di perkotaan, informasi politik melimpah ruah. Akses mudah ke media massa, internet, forum diskusi, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan memungkinkan warga untuk aktif mengikuti perkembangan, menyuarakan aspirasi, bahkan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Tingkat pendidikan yang umumnya lebih tinggi juga memicu kesadaran politik dan partisipasi yang lebih aktif.
Sebaliknya, daerah terpencil seringkali terisolasi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi (internet, sinyal telepon), sulitnya transportasi, dan akses terbatas pada informasi yang akurat membuat mereka tertinggal. Pendidikan politik minim, sementara jarak geografis ke pusat kekuasaan membuat suara mereka sulit mencapai telinga pengambil keputusan. Akibatnya, mereka rentan terhadap manipulasi politik lokal atau justru apatis karena merasa tidak memiliki daya tawar. Representasi politik dari daerah terpencil pun seringkali kurang kuat, membuat kebijakan yang dihasilkan cenderung bias ke arah kepentingan perkotaan.
Kesenjangan ini adalah ancaman serius bagi inklusivitas dan legitimasi demokrasi. Ketika sebagian warga terpinggirkan dari proses politik, kebijakan yang lahir berpotensi tidak adil, pembangunan menjadi timpang, dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi pun terkikis. Menjembatani jurang ini bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga negara, di mana pun ia tinggal, memiliki kesempatan yang setara untuk membentuk masa depan bangsanya.