Bukan Sekadar Keserakahan: Mengapa Korupsi Struktural Menjerat Banyak Politisi
Seringkali kita melihat korupsi sebagai tindakan segelintir politisi serakah. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks: banyak yang terjebak dalam korupsi struktural. Ini adalah penyakit sistemik yang mengakar dalam tata kelola dan budaya politik itu sendiri, menjadikannya jebakan yang sulit dihindari.
1. Lemahnya Fondasi Sistem:
Institusi yang lemah, pengawasan minim, dan aturan yang ambigu atau mudah dimanipulasi menciptakan celah lebar bagi praktik ilegal. Pendanaan politik yang tidak transparan, misalnya, sering menjadi pintu masuk bagi kepentingan swasta yang mengikat politisi dengan "utang budi" atau kesepakatan di bawah meja. Politisi mungkin merasa "terpaksa" berpartisipasi dalam skema ini agar bisa bertahan dalam kontestasi politik yang mahal.
2. Tekanan dan Biaya Politik Tinggi:
Biaya kampanye politik yang selangit memaksa politisi mencari sumber dana di luar batas etika, seringkali dari pihak-pihak yang kemudian menuntut imbalan. Begitu seorang politisi "berinvestasi" dalam sistem ini, sangat sulit untuk melepaskan diri. Jaringan koruptif yang terbentuk memberikan perlindungan timbal balik, menjebak mereka dalam lingkaran setan di mana keluar berarti menghadapi risiko besar.
3. Budaya Impunitas dan Normalisasi:
Ketika korupsi dianggap "normal" atau risiko tertangkap dan dihukum rendah, moralitas individu menjadi luntur. Lingkungan di mana banyak orang lain melakukannya tanpa konsekuensi serius dapat menciptakan tekanan sosial untuk beradaptasi, bahkan bagi mereka yang awalnya menolak. Budaya impunitas membuat korupsi menjadi pilihan "rasional" demi kelangsungan karier atau kekuasaan.
Jadi, korupsi struktural bukanlah sekadar pilihan moral individu semata, melainkan jaring laba-laba kompleks yang dibentuk oleh kelemahan sistem, tekanan finansial, dan budaya politik yang permisif. Memutus lingkaran ini membutuhkan reformasi menyeluruh, bukan hanya menghukum pelakunya, tetapi merombak sistem yang menjebak mereka.