Politik Beton: Investasi Ambisius atau Jeratan Anggaran Negara?
Politik infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik; ia adalah serangkaian keputusan strategis yang sarat kepentingan dan memiliki implikasi mendalam terhadap anggaran negara. Di satu sisi, infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi, pendorong pertumbuhan, pencipta lapangan kerja, dan representasi visi pembangunan sebuah negara. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan pembangkit listrik adalah simbol kemajuan dan konektivitas.
Namun, di balik narasi positif tersebut, tersimpan intrik politik yang kompleks. Proyek-proyek raksasa seringkali dipilih berdasarkan popularitas, potensi dukungan elektoral, atau kepentingan kelompok tertentu, bukan semata urgensi atau kelayakan ekonomi. Ambil contoh, pembangunan jalan tol di daerah terpencil yang minim lalu lintas, atau proyek mercusuar yang megah namun kurang efisien. Keputusan-keputusan ini, yang didorong oleh politik jangka pendek, berpotensi menciptakan beban fiskal jangka panjang.
Implikasinya terhadap Anggaran Negara:
- Biaya Kolosal dan Utang: Pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang sangat besar. Seringkali, biaya ini dibiayai melalui utang, baik domestik maupun luar negeri. Akibatnya, beban utang negara meningkat, menguras porsi anggaran untuk pembayaran bunga dan pokok, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor vital lain seperti pendidikan, kesehatan, atau riset.
- Efek Pengorbanan (Opportunity Cost): Setiap rupiah yang dialokasikan untuk infrastruktur berarti rupiah yang tidak bisa digunakan untuk program lain. Jika proyek infrastruktur tidak efisien atau tidak strategis, maka terjadi "pengorbanan" anggaran yang sia-sia, menghambat potensi pembangunan di sektor lain.
- Biaya Pemeliharaan Jangka Panjang: Infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi juga merawat. Biaya pemeliharaan dan operasional seringkali terabaikan dalam perencanaan awal, padahal bisa sangat besar dan menjadi beban rutin anggaran di masa depan. Infrastruktur yang tidak terawat justru menjadi liabilitas.
- Risiko Fiskal dan Korupsi: Skala proyek yang besar juga membuka celah bagi risiko fiskal, seperti pembengkakan biaya (cost overrun) atau penundaan proyek. Selain itu, sektor infrastruktur rentan terhadap praktik korupsi, yang semakin menggerogoti efisiensi anggaran dan merugikan negara.
Kesimpulan:
Politik infrastruktur adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi katalisator kemajuan, namun juga bisa menjadi jeratan utang dan pemborosan anggaran jika tidak direncanakan dan dieksekusi dengan bijak. Diperlukan perencanaan matang, studi kelayakan yang komprehensif, transparansi penuh, dan akuntabilitas dalam setiap proyek. Tujuannya adalah memastikan bahwa "beton" yang dibangun benar-benar menjadi investasi masa depan yang produktif, bukan sekadar ambisi politik yang membebani generasi mendatang.