Bumerang Kekuasaan: Ketika Kepentingan Politik Mengubur Suara Rakyat
Politik seharusnya menjadi jembatan menuju kesejahteraan bersama, wadah bagi aspirasi publik untuk diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Namun, seringkali kita menyaksikan paradoks menyakitkan: kepentingan politik jangka pendek, ambisi pribadi, atau loyalitas partai justru menenggelamkan aspirasi dan kebutuhan publik yang sesungguhnya. Inilah momen krusial ketika etika bernegara dipertaruhkan.
Manifestasinya beragam: kebijakan yang diutak-atik demi keuntungan kelompok tertentu, proyek pembangunan yang sarat kolusi alih-alih efisiensi, hingga penegakan hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Tujuannya jelas: mempertahankan kekuasaan, mengamankan posisi, atau memperkaya diri, bahkan jika itu berarti mengorbankan hajat hidup orang banyak.
Dampaknya? Rakyat menjadi korban utama. Kesenjangan sosial melebar, layanan publik terabaikan, dan kepercayaan terhadap institusi negara luntur. Pembangunan terhambat, inovasi mati suri, dan pondasi demokrasi terkikis. Ketika suara rakyat diabaikan demi manuver politik, yang terjadi adalah kemunduran kolektif, bukan kemajuan.
Fenomena ini adalah alarm bagi kita semua. Untuk mengembalikan politik pada relnya, diperlukan integritas pemimpin yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi publik yang kritis. Hanya dengan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, janji demokrasi untuk kesejahteraan bersama dapat terwujud, bukan sekadar ilusi.