Cari Dana untuk PPKM Mikro, Kades di KBB Dibuat Pusing Tujuh Keliling

Bosscha.id

Bosscha.id– Pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat kembali dibuat pusing. Hal itu lantaran adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tahap II pada 23 Februari sampai 8 Maret di tingkat RT mesti ditunjang oleh anggaran dari Dana Desa yang hingga saat ini belum juga cair. 

“Untuk saat ini kita tetap swadaya seperti PPKM mikro tahap I kemarin. Yang penting program berjalan meskipun kita mengandalkan sumbangan dari warga yang rezekinya berlebih,” Kepala Desa Lembang Yono Maryono Yono saat dihubungi, Selasa 23 Febuari 2021.

Yono mengaku, pada PPKM mikro sebelumnya ia harus meminta partisipasi dari masyarakat di desanya yang memiliki rezeki berlebih agar bisa melaksanakan PPKM mikro. 

Adapun persentase anggaran untuk pelaksanaan PPKM mikro dari Dana Desa sendiri sebesar 8 persen. Sementara sumbangan dari warga untuk menunjang pelaksanaan PPKM mikro kebanyakan bentuknya berupa barang.

“Memang ada dari dana desa, besarannya 8 persen tapi kan itu belum cair. Jadi kita minta kesediaan warga untuk swadaya, ada yang nyumbang makanan, peralatan, dan material lain yang kita butuhkan. Alhamdulillah bisa menunjang pelaksanaan kegiatan kita,” jelasnya. 

Sementara itu, seperti di Pemerintah Desa Mekarsari, untuk menjalankan PPKM mikro tahap I dan II, pihak desa terpaksa berutang dari dana kas desa. Besarannya mencapai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta untuk kebutuhan selama dua pekan.

Baca Juga:   Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB

“Untuk tahap II ini juga kita akan tetap menggunakan dana talangan, diperkirakan akan pinjam dulu sampai Rp 15 juta untuk kebutuhan selama dua pekan ke depan. Nanti kita ganti saat sudah cair dana desa,” kata Kepala Desa Mekarsari Khrisno Hadi.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Wandiana mengatakan pembiayaan untuk PPKM Mikro bisa menggunakan dana desa untuk pelaksanaan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

“Sudah ada Surat Edaran (SE) dari Pemkab Bandung Barat terkait prioritas pembiayaan dari desa salah satunya untuk penanganan Covid-19,” katanya. 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password