2021 KBB Terapkan SIPD

Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Rabu (18/11/2020).Istimewa.

Sosialiasi Mulai Dilakukan

Bosscha.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggelar Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Rabu 18 September 2020.

Sekda Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin yang membuka acara tersebut, menjelaskan bahwa SIPD ialah suatu sistem yang mendoumentasikan, memgadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat.

“Ini sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat,” ujar Asep Sodikin.

Asep mengatakan, bahwa aplikasi SIPD harus digunakan oleh Pemkab Bandung Barat dalam menyusun perencanaan dan keuangan daerah mulai tahun anggaran 2021 mendatang.

“Aplikasi SIPD ini sebenarnya sebagai alat bantu dalam penyusunan RPJM, Renstra, RKPD, RKPD Perubahan, KUA/PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,” terangnya.

Infografis: Bosscha.id

Menurut Asep, alat bantu ini juga akan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara pelaksanaan perencanaan, serta anggaran. Selain sebagai alat bantu, SIPD juga akan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

“Melalui SIPD ini diharapkan pula dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, adanya akuntabilitas, transparansi dan sebagai bentuk keterbukaan dan peningkatan pelayanan informasi kepada publik,” terangnya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu menyebut SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis online dan juga dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri (bandungbaratkab.sipd.kemendagri.go.id).

“Hal itu sebagai bentuk keterbukaan dan peningkatan pelayanan informasi kepada publik seperti amanah dari Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang SIPD,” kata Asep.

Baca Juga:   Putra Sulung Donald Trump Dinyatakan Positif Covid-19
Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Rabu (18/11/2020).Istimewa.

Dia mengatakan, melalui sistem baru ini diharapkan masing-masing SKPD mampu menyajikan data yang aktual, valid dan akuntabel guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebab, sistem baru ini memuat tentang perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, sistem pemerintah daerah dan sistem pembinaan pengawasan daerah.

“Melalui SIPD ini tujuannya untuk satu data satu sistem. Substansi Permendagri Nomor 70 tahun 2019 itu adalah adanya sistem terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh data pembangunan dalam satu platform berbasis elektronik. Karena penyusunan APBD harus berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disetujui oleh kepala daerah (bupati),” paparnya.

Asep mengatakan, setelah menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya akan dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD.

“Jadi nanti juga akan dibahas dengan dewan untuk disetujui program pembangunan daerah berdasarkan RKPD dan KUAPPAS,” katanya.

Menurut Asep semua kabupaten dan kota sudah mulai menjalankan SIPD. Sehingga dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan anggaran bisa terintegrasi langsung ke Kemendagri.

“Progres di SKPD saat ini sudah hampir selesai untuk anggaran 2021 tinggal sinkronisasi angka saja,” pungkas Asep.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password