Sejarah 11 November: Linggarjati, Perjanjian Besar yang Dilaksanakan di Desa Kecil

Sumber Foto: wikipedia

Bosscha.id – Pada medio 1946, Sutan Sjahrir yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa wilayah dengan Belanda. Sebagai negara yang ingin beradab, Indonesia pun memilih untuk berunding dengan Belanda. Bukan hanya berperang.

Pada awalnya kota Jakarta dipilih sebagai tempat dilangsungkannya perundingan tersebut. Namun, menurut seperti ditulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Volume 1 (2004), pihak Republik tak bersedia berunding di Jakarta, karena sudah dikuasai tentara Sekutu. Yogyakarta yang sudah jadi ibukota (sementara) Republik Indonesia, tidak dikehendaki Belanda. “Lalu diambil jalan tengah. Tempatnya di Linggarjati, dekat Cirebon,” tulis Rosihan.

Seperti  ditulis Radik Djarwadi dalam Pradjurit Mengabdi (1959).“Menjelang akan diadakannya perundingan antara Indonesia-Belanda di Linggarjati, maka sebagian dari pasukan Kapten Abdullah dikirimkan ke Cirebon untuk melakukan tugas pengawalan. Pasukan ini dipimpin sendiri oleh Kapten Abdullah.”

Hal ini terjadi karena Cirebon tiba-tiba menjadi ramai, maka dari itu penjagaan di daerah itu pun harus diperketat. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari insiden yang mungkin saja bisa terjadi, yang dimana itu akan merugikan dan membuat malu Indonesia. Pasukan dari Jawa Timur pun bahkan juga didatangkan untuk menjaga keamanan.

Sementara di pelabuhan, kapal perang Bankcert menepi. Kapal itu pun kemudian menjadi penginapan bagi para delegasi Belanda. Delegasi Indonesia menginap di penginapan Linggasama, yang letaknya di desa sebelah Linggarjati. Tak ketinggalan, rumah Bupati Kuningan pun jadi penginapan sementara bagi Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Perundingan pun berlangsung pada tanggal 11 November 1946—tepat hari ini 74 tahun silam, dan berakhir pada 14 November 1946. Dalam perjanjian tersebut, ada 17 pasal yang dibahas. Dari perundingan tersebut, ada hal yang tidak menyenangkan untuk Indonesia. Diantaranya, Indonesia harus menerima kenyataan bahwa wilayah yang dimilikinya hanya tinggal Jawa, Sumatra, dan Madura. Indonesia pun harus ikut dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda. Dan batas waktu tentara Belanda bercokol di wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949.

Sebagian orang menganggap, bahwa dengan disepakatinya Perundingan Linggarjati merupakan sebuah kebodohan besar. Membiarkan wilayah Indonesia hilang sejengkal adalah kesalahan fatal. Namun ada hal yang menjadi pertimbangan delegasi Indonesia untuk menyepakati perundingan tersebut, diantaranya adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Sukarno sadar keadaan itu. Risikonya, jika perundingan macet, perang akan terjadi lagi.

Mau tidak mau, Indonesia pun mesti menandatangani perundingan Linggarjati itu di Istana Merdeka, Jakarta, pada 15 November 1946. Dan risiko terbesar yang ditanggung Perdana Menteri Sjahrir: ia disalahkan oleh oposisinya.

Barisan militer dan pengikut Tan Malaka pun berpendapat sama, mereka tidak menyukai perundingan Linggarjati disepakati. Bagi Tan Malaka dan para pengikutnya, duduk bersama dan berunding dengan Belanda sama saja “berunding dengan maling yang hendak mencuri di rumah kita.”

Akhirnya, Republik Indonesia meratifikasi perundingan itu pada 5 Maret 1947. Dan Kabinet Sjahrir pun berakhir pada 3 Juli dpada tahun yang sama.

Licikya, Perjanjian Linggarjati pun kemudian dilanggar oleh pihak Belanda. Pada 20 Juli 1947, mereka mengaku tidak terikat dengan perjanjian tersebut.

Sehari setelahnya, Belanda juga menyerang Indonesia melalui Agresi Militer Belanda I. Alhasil, hubungan Indonesia dan Belanda kembali memanas.

Konflik Indonesia dan Belanda akhirnya diredakan dengan Perjanjian Renville. Meski begitu, perjanjian tersebut pun sebenarnya banyak memberikan kerugian untuk pihak Indonesia.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password