Sejarah 3 November: Maklumat 3 November, Tonggak Awal Demokrasi di Indonesia

Bosscha.id

Bosscha.id – Jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan, gagasan mengenai partai politik di Indonesia sudah muncul. Pada era pergerakan nasional, topik kepartaian telah memicu sejumlah diskusi dan perdebatan. Kelahiran Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang diinisiasi Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, misalnya, bukan hanya sebagai jawaban atas Partai Nasional Indonesia (dan kemudian Partindo), melainkan juga dapat diletakkan dalam konteks perdebatan tentang model-model kepartaian.

Perdebatan itu pun terus berlangsung dan menemui puncaknya pada awal-awal kemerdekaan. Beberapa elit politik mulai memikirkan perihal perlunya Indonesia menjadi negara demokratis. Maka ddari itu, dirasa perlu dibangun pula infrastruktur demokrasi agar aspirasi dan suara rakyat bisa tersalurkan dengan demokratis.

Namun, di sisi lain, beberapa elit malah tidak menghendaki adanya banyak partai. Mereka menginginkan sistem partai tunggal yang diharapkan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka, dengan banyaknya partai itu bisa jadi pemecah belah rakyat dan menjadi batu sandungan bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sukarno, misalnya, masih merawat hasrat keberadaan sebuah partai pelopor yang menjadi satu-satunya partai. Dalam bayangan Sukarno, partai semacam itu akan menjadi wadah bagi seluruh spektrum politik yang ada.

Ia pun sempat merealisasikan terkait gagasannya tentang partai pelopor ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyetujui desakannya soal pembentukan partai negara pada 22 Agustus 1945. Lima hari berikutnya, pada 27 Agustus, PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. Dalam pengumuman itu disebutkan juga mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjalankan fungsi parlemen.

Namun, PNI tak bertahan lama, hanya empat hari. Pada 1 September partai tersebut dibubarkan lantaran dikhawatirkan bisa menjadi pesaing KNIP. Dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952), George Kahin mengungkapkan, “Partai Nasional yang monolitik itu dibubarkan karena dirasa menyamai dan menyaingi KNIP sehingga mungkin kelak akan menimbulkan perpecahan” (hlm. 186). Hanya dua bulan berselang, akibat dinamika yang begitu hebat, kondisi politik pun berubah arah.

Dari mereka yang memiliki gagasan perlunya pembentukan partai-partai politik, dan tidak hanya satu partai, terbitlah sebuah keputusan pemerintah pada 3 November 1945, tepat hari ini 75 tahun lalu. Sesuai dengan tanggal terbitnya, ia kemudian dikenal dengan nama “Maklumat Pemerintah 3 November 1945”.

Maklumat tersebut berisi anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka, seperti disebutkan di dalamnya, “memperkuat perdjuangan… mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat.” Maklumat pemerintah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden, Mohammad Hatta pada 3 November 1945 di Jakarta.

Maklumat Pemerintah 3 November 1945 merupakan sebuah turning point bagi proses demokrasi dan kehidupan kepartaian di Indonesia. Sejarah memperlihatkan, perbedaan pandangan mengenai sistem partai tunggal dan multipartai sama menariknya dengan proses lahirnya partai-partai politik.

Baca Juga:   Lima Strategi Pembangunan Era Aa Umbara dan Hengki Kurniawan

Sebab dari situlah dapat terlihat bagaimana pergulatan pemikiran para founding father, terutama dalam hal cara mereka memberi makna pada demokrasi. Dalam pergulatan soal partai politik tersebut, ada dua tokoh memegang peranan kunci dalam panggung politik Indonesia pada masa itu: Sukarno dan Sutah Sjahrir.

Isi Maklumat tersebut sangat pendek, hanya satu paragraf, tanpa konsiderans dan berisi anjuran pemerintah, yakni:

“1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin ke djalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. 2. Pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.”

Meski pendek, namun maklumat ini membawa dampak terjadinya revolusi sistem politik di Indonesia, di mana terjadi pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Dan yang terkena imbas pertama dari sistem ini adalah Presiden Sukarno, yang kewenangannya dilucuti. Sukarno hanya sebagai Kepala Negara yang praktis tanpa kekuasaan politik.

Pasca keluarnya maklumat tersebut, maka partai-partai politik pun lahir. Sebut saja Masyumi yang lahir pada 7 November 1945, disusul Partai Komunis Indonesia (PKI) di hari yang sama, lalu pada 8 November berdiri Partai Buruh Indonesia (PIB) dan Partai Rakyat Jelata (PRJ), pada 10 November berdiri Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Pada 20 November 1945, Partai Rakyat Sosialis (PRS) berdiri, 8 Desember berdiri Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), kemudian pada 17 Desember 1945 berdiri Partai Marhein Indonesia (Permai), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Partai politik yang lahir tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Ada tiga falsafah yang dianut oleh kekuatan politik yang terbentuk berdasarkan maklumat pemerintah. Ketiga falsafah tersebut adalah, Islam, Sosialis (yang kaitan langsung falsafah Marxis), dan nasionalis.



Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password