KBB Menuju Pemerintahan yang Terbuka

Bosscha.id

Terapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2021

Bosscha.id– Untuk mewujudukan pemerintahan yang terbuka (open government), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2021.

Melalui SIPD diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, adanya akuntabilitas, tansparansi dan sebagai bentuk keterbukaan dan peningkatan pelayanan informasi kepada publik.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Wahyu menyebut SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis online dan juga dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri (bandungbaratkab.sipd.kemendagri.go.id).

“Hal itu sebagai bentuk keterbukaan dan peningkatan pelayanan informasi kepada publik seperti amanah dari Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD,” kata Asep di Ngamprah belum lama ini.

Menurut Asep, melalui sistem baru ini diharapkan masing-masing SKPD mampu menyajikan data yang aktual, valid dan akuntabel guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebab, sistem baru ini memuat tentang perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, sistem pemerintah daerah dan sistem pembinaan pengawasan daerah.

“Melalui SIPD ini tujuannya untuk satu data satu sistem. Substansi Permendagri Nomor 70 tahun 2019 itu adalah adanya sistem terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh data pembangunan dalam satu platform berbasis elektronik. Karena penyusunan APBD harus berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disetujui oleh kepala daerah (bupati),” paparnya.

Baca Juga:   Ridwan Kamil Tegaskan Tersangka Siti Aisyah Bukan Kakak Iparnya

Asep mengatakan, setelah menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya akan dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD.

“Jadi nanti juga akan dibahas dengan dewan untuk disetujui program pembangunan daerah berdasarkan RKPD dan KUAPPAS,” katanya.

Menurut Asep semua Kabupaten dan Kota sudah mulai menjalankan SIPD. Sehingga dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan anggaran bisa terintegrasi langsung ke Kemendagri.

“Progres di SKPD saat ini sudah hampir selesai untuk anggaran 2021 tinggal sinkronisasi angka saja,” kata Asep.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password