Pemkab Bandung Barat: Refocusing Program Dukung Percepatan Penanganan Covid-19

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (kiri) berdialog usai meninjau penerapan PSBB, di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Kebijakan recofusing untuk realokasi anggaran dan menunda belanja daerah yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19

Bosscha.id– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan Recofusing program untuk mendukung percepatan penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS mengatakan pandemi yang tidak terprediksikan ini mengharuskan Pemerintah untuk mengatur kembali kebijakan anggaran, terutama untuk penanggulangan pandemi dan dampaknya. Salah satunya dengan melakukan Recofusing program untuk dana kesehatan dan bantuan sosial di tahun anggaran 2020.

“Kebijakan recofusing itu program, bukan anggarannya. Anggaran yang tidak penting harus dikeluarkan dan disimpan di belanja tak terduga (BTT) sehingga terdapat anggaran sebesar Rp234 miliar untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19,” kata Asep, Rabu 28 Oktober 2020.

Asep menjelaskan sesuai intruksi Presiden melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang mengharuskan adanya pengalihan semua anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. 

“Kebijakan recofusing untuk realokasi anggaran dan menunda belanja daerah yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19,” terang Asep.

Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terkait hasil evaluasi PSBB, di Ruang Sekretariat Daerah KBB, Selasa (5/5/2020).

Dia menambahkan pemerintah pusat juga membatalkan semua Dana Alokasi Khusus (DAK) di semua SKPD, terkecuali DAK di Dinas Kesehatan sebesar Rp 84 miliar yang difokuskan untuk penangan Covid seperti untuk pengadaan alat rapid tes, pembuatan ruang isolasi dan peralatan pendukung di setiap Rumah Sakit rujukan. 

“Dari sisi aturan diperbolehkan,  untuk perubahan parsial 1 sampai 7  APBD murni. Perubahan itu kita laporkan di APBD perubahan 2020 ke badan anggaran DPRD. Dan sudah clear tidak ada permasalahan,” ungkapnya.

Adapun Asep menerangkan untuk menutupi pendapatan daerah yang dipastikan turun, Pemkab menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dari Rp614miliar turun menjadi Rp418 miliar atau berkurang sebesar Rp195 miliar. Pasalnya, pendapat bagi hasil dari Pemprov Jabar seperti dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air tanah dan lainya dihentikan sementara untuk penangan Covid.

Baca Juga:   Sri Mulyani: Youtuber Jangan Lupa Bayar Pajak

 “Perubahan target ini bagian dari recofusing untuk menutupi turunnya pendapatan. Karena pendapatan dari PBB, pajak hotel restoran, dan wisata yang manjadi sumber pendapatan andalan kabupaten kota dipastikan turun terdampak pandemi,” jelasnya.

Selain itu, kata Asep, pemerintah juga melakukan efesiensi anggaran dengan mengurangi belanja daerah yang bersifat tidak penting selama kondisi pandemi. Seperti mentiadakan perjalanan dinas, kunjungan kerja, bimbingan teknis dan lainya. 

“Bagian keungan harus mengontrol ketat setiap belanja daerah, agar belanja lebih efektif dan fokus pada penanggulangan pandemi,” ujarnya.

Adapaun nilai anggaran yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil refocusing tersebut, sebesar Rp121 miliar  yang digunakan untuk dana PSBB, penyemprot disinfektan, honorarium dan bantuan sosial untuk  46 ribu warga misbar (miskin baru). 

“Sementara jika total jumlah  penerima bansos  sekitar 400 ribu KK atau 80 persen warga KBB yang mendapat bantuan dampak Covid dari berbagai sumber,” ungkapnya.

Infografis: Bosscha.id

Penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, butuh tenaga ekstra seluruh elemen masyarakat dan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Pasalnya pandemi yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini, telah memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan, termasuk perekonomian masyarakat. Sehingga hal ini berdampak pula pada pendapat daerah, termasuk di KBB.

“Kondisi ini terjadi bukan hanya di KBB saja. Tentu, saya sangat berharap di tahun ke tiga semua program kerja yang sudah tertuang di RPJMD bisa terealisasi. Insya Allah mulai 2021 kita bisa mulai start lagi,” kata Bupati Bandung Barat Aa, Umbara Sutisna.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password