Sejarah 19 Oktober: Timor TImur Merdeka dari Cengkraman Indonesia

bosscha.id

Bosscha.id – Timor Timur (Timtim) adalah sebuah wilayah bekas koloni Portugal yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi di Indonesia sejak 17 Juli 1976. Kala itu provinsi ini merupakan provinsi ke-27 di Indonesia.

Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau kambing atau Atauro, pulau Jaco dan sebuah eksklave di Timor barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara historis, Timor Timur pernah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Ini ditandai dengan penempatan wali kuasa Kesultanan Ternate di daerah ini. Dulunya, Kesultanan Ternate sangat luas pada masa Sultan Kaicil Mashur Malamo (1257-1277), membentang dari Mindanao (Filipina) hingga wilayah Manggarai, Flores.

Ketika Portugal kalah perang di Kepaulauan Maluku pada tahun 1522, Portugal mulai menduduki wilayah Timor Timur. Saat itu daerah ini merupakan “wilayah tak bertuan” (wilde occupantie). Pada saat yang sama, Kesultanan Ternate mulai mengabaikan Timor Timur serta wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain, ditambah invasi pasukan Belanda ke Kesultanan Ternate pada tahun 1609.           

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. 

Setelah itu jatuhlah Timor Timur ke tangan Indonenesia pada 1976, dan resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai “kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi“.

Namun di sisi lain, Perserikatan Bangsa Bangsa dan beberapa negara di dunia tidak mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. PBB terus menganggap bahwa Portugal sebagai kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Negara-negara yang tidak mengakui klaim Indonesia di antaranya adalah Amerika Serikat dan Australia.

Merdeka dari pendudukan Indonesia

Pasca lengsernya Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie. Habibie pun turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia.

Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto.

Namun jauh sebelum keluarnya keputusan tersebut, pada Juli 1998 Habibie mengumumkan bahwa Timtim akan diberi otonomi yang sebenar-benarnya dengan syarat tetap mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian, pada 27 Januari 1999, Habibie menyelenggarakan Sidang Kabinet bidang Politik dan Keamanan yang secara khusus membahas masalah Timtim.

“Atas dasar keputusan dari sidang kabinet tanggal 27 Januari 1999 tersebut, kemudian pemerintah mengumumkan dua tawaran opsi bagi penyelesaian masalah Timor Timur, yaitu melalui jajak pendapat rakyat Timor Timur diberi kesempatan untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran otonomi luas atau menolak,” ungkap Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Menuju Demokrasi

Kebijakan Habibie terkait penyelesaian masalah Timtim berlanjut. Pada 10 Februari 1999 pemimpin perlawanan Timor Timur Xanana Gusmao diubah statusnya dari tahanan penjara menjadi tahanan rumah di Jakarta. Sehari setelahnya, pada 11 Februari 1999, Habibie menyampaikan kepada sekelompok pengusaha bahwa Timor Timur akan diberi kemerdekaan pada 1 Januari 2000 jika menolak otonomi dari Indonesia.

Baca Juga:   Kasus Covid-19 Bertambah, Ruang Isolasi RSUD Cililin Overload

pada 17 April 1999, sebanyak 13 orang di Dili meninggal akibat diserang oleh kelompok milisi pro-integrasi Indonesia Aitarak. Mereka adalah pengungsi yang tinggal di rumah pegiat pro-kemerdekaan Timtim Manuel Carrascalao.

Pada 5 Mei 1999 pemerintah Indonesia dan Portugal menandatangani perjanjian yang dikenal dengan New York Agreement. Perjanjian tersebut mengikat pemerintah Indonesia untuk menawarkan, apabila tawaran otonomi ditolak, pemerintah Indonesia harus mencabut ketetapan MPR yang menjadikan Timtim sebagai wilayah Indonesia. PBB juga membentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) guna mengawal proses menuju referendum.

Akhirnya pada 30 Agustus 1999, referendum rakyat Timtim dilaksanakan. Ada dua pertanyaan yang diajukan kepada rakyat Timtim. Opsi pertama, apakah anda menerima otonomi khusus untuk Timtim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Opsi kedua, apakah anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timtim.

Menjelang hari referendum pemerintah Indonesia pun terus mengajak rakyat Timtim untuk tetap menjadikan Timtim bagian dari Indonesia.

Pada 4 September 1999, PBB mengumumkan hasil referendum. Dari Total 438,968 suara, sebanyak 344.580 atau 78,50 persen rakyat Timor Timur memilih opsi kedua. Mereka menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dengan Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau 21,50 persen memilih menerima otonomi khusus.

Lalu, persis pada 19 Oktober 1999 tepat hari ini 21 tahun yang lalu, Majelis Permusyawaratan Indonesia (MPR) Indonesia secara resmi mengakui hasil referendum rakyat Timtim. Hasil referendum tersebut menyatakan sebanyak 78,50 persen rakyat Timtim memilih memisahkan diri dari Indonesia.

Atas dasar tersebut MPR melalui Ketetapan Nomor V/MPR/1999 menyatakan bahwa Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Setelahnya, mulai 25 Oktober 1999 sampai 20 Mei 2002, urusan administrasi di Timtim dijalankan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga United Nations Transitional Administration In East Timor (UNTAET).

Menyusul penetapan MPR itu, kemerdekaan (resmi) Timtim hanya tinggal soal waktu. Sejarah kelam pendudukan Indonesia di Bumi Lorosae berakhir dengan cara yang, betapa pun menyakitkannya, bisa dikatakan demokratis: melalui referendum. Perolehan suara menjelaskan kenyataan bahwa rakyat Timtim menginginkan kemerdekaan.

Betapa tidak. Cukup banyak nyawa yang melayang selama Indonesia menduduki Timtim. Salah satu yang paling kelam adalah tragedi berdarah Santa Cruz pada 12 November 1991. Tentara Indonesia melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil di pemakaman Santa Cruz.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password