Hikayat Satpam, Petugas Keamanan Partikelir yang Lahir dari Tangan Awaloedin Djamin

Dok.Istimewa

Bosscha.id – Pada dekade 1980-an, tak bisa dipungkuri kehadiran satuan pengamanan (satpam) kian meningkat, berbanding lurus dengan menggeliatnya kapitalisme Orde Baru. Jenderal Awaloedin Djamin yang menjabat sebagai Kapolri pada periode 1978-1982 memiliki kekhawatiran atas apa yang terjadi di Jepang. Yakuza memaksakan jasa keamanan kepada para pengusaha. Hal serupa pun terjadi juga di Amerika Serikat. Mencegah hal serupa terjadi di Indonesia, Ia pun kemudian membentuk organisasi Satuan Pengamanan atau Satpam.

Ia pun bermaksud membawa kelompok-kelompok yang terkait dengan keamanan yang sudah ada, masuk dalam kendali polisi. Maka dari itu lahirlah satpam berdasarkan konsep sistem keamanan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) swakarsa dengan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/126/12/1980, tanggal 30 Desember 1980.

Mengacu pada tanggal tersebut, maka kelak tanggal itu diperingati sebagai hari jadi Satpam Indonesia. Dan pada 30 Desember 1993, Kepolisian Polri kemudian mengukuhkan Jenderal (Purn) Prof Dr Awaloedin Djamin sebagai Bapak Satpam dengan mempertimbangkan jasanya sebagai pelopor serta tonggak berdirinya satpam di Indonesia.

Dalam konsep siskamtibmas swakarsa, Awaloedin Djamin menetapkan ”agar satpam harus merupakan tanggung jawab perusahaan atau instansi yang bersangkutan, serta didaftar, dilatih, dan dibina oleh Polri.” Maka dari itu sesuai definisinya tugas pokok satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.Fungsi satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Awaloedin Djamin pun mengaku kelahiran satpam tidaklah mulus. ”Sebelumnya, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengamanan, yang umumnya dipimpin oleh purnawirawan Pati (perwira tinggi) ABRI,” ungkapnya. 

Bahkan di beberapa daerah terdapat kelompok non pemerintahan yang menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih berpengaruh dibandingkan polisi. Dalam hal ini negara tampak tersaingi.

Jumlah polisi tidaklah memadai, bahkan ketika polisi lepas dari ABRI. Satpam pun hadir sebagai pembantu polisi dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan di perusahaan atau instansi yang mempekerjakannya.

Daniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003:350) menyebutkan, “satpam semakin meningkat sejak awal 1980-an seimbang dengan pertumbuhan kapitalisme Orde Baru.” Satpam, imbuh Daniel Dhakiae, terdapat di banyak tempat seperti pabrik, kantor, dan di rumah-rumah pribadi.

”Dengan menyebut satpam, semua orang sudah memiliki suatu deskripsi sendiri tentang unit tersebut yang terdiri dari orang yang berseragam putih-biru, bersenjata, kalau bukan pistol maka ia akan memiliki pedang atau pentung,” tulis Daniel Dhakidae (2003:425).

Namun, dunia satpam di Indonesia masih memiliki masalah yang sangat kompleks, terkait sumber daya manusia, manajemen dan kompleksitas teknologi keamanan. Hingga saat ini, satpam masih belum dikelola dengan baik secara maksimal meskipun mereka memainkan peranan penting dalam hal perlindungan dan pengamanan roda ekonomi agar tercipta iklim yang kondusif.

Berbeda dengan Indonesia, di beberapa negara maju seorang satpam (security officer) menjadi bagian penting di pemerintah dalam segi keamanan nasional, misalnya Homeland Security di Amerika Serikat, Vektere di Norwegia yang terkenal sebagai petugas keamanan yang mengawasi aset-aset baik swasta maupun pemerintah, dimana pemerintah negara tersebut justru memberikan kompensasi lebih besar kepada petugas keamanan yang menjaga gedung-gedung pemerintah dibandingkan gedung-gedung swasta.

Namun lain hal dengan satpam di Indonesia. Konotasi masyarakat terkadang masih menganggap remeh dan memandang sebelah mata terhadap profesi tersebut. Hal ini terjadi akibat kesadaran masyarakat tentang keamanan belum cukup. Kebanyakan menganggap satpam adalah pekerjaan yang kurang diminati oleh para pencari kerja.

Bahkan lebih parahnya lagi citra satpam ditengah-tengah masyarakat dicap sebagai pekerjaan rendahan, tidak memiliki jenjang karir atau bahkan ada yang menyebutnya ‘pengangguran yang diberikan solusi menjadi petugas keamanan’.

Baca Juga:   Usai Kalahkan Gaethje, Khabib Nurmagomedov Beri Pesan Menyentuh

Tidak dapat dipungkiri jika masih ada orang-orang maupun perusahaan yang merekrut personil satpam secara sembarangan. Misalnya satpam pribadi di perumahan-perumahan mewah yang merekrut orang sekitar, syaratnya asal mau saja cukup, lalu dibelikan seragam satpam tanpa melalui pendididikan dan pelatihan sesuai kurikulum satpam yang berlaku.

Padahal seragam merupakan sebuah identitas dan kebanggaan tersendiri untuk yang mengenakannya. Makit dari itu harus disadari pentingnya seorang satpam menggunakan atribut dan seragam dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, seragam satpam dibedakan dengan seragam kerja profesi lainnya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Satuan Pengamanan di Era Kolonial

Pada era kolonial, satuan  keamanan partikelir pun telah menjadi profesi di Indonesia. Dulu ada istilah centeng, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ”penjaga rumah (pabrik, gudang dan sebagainya) pada waktu malam dan sebagainya”. Dalam istilah Melayu Jakarta, centeng diartikan sebagai ”tukang pukul bayaran”. Centeng identik dengan jago silat alias jawara yang dipekerjakan oleh orang kaya atau tuan tanah.

Selain centeng, di ranah pemerintahan ada yang disebut opas, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “penjaga kantor; agen polisi”. Dari dua istilah itu, yang mirip satpam adalah penjaga kantor. Selain itu, ada juga istilah waker yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya “penjaga”. Istilah waker dipakai sejak zaman kolonial. Bahkan hingga tahun 1990-an, istilah waker ini masih dipakai di beberapa kota. 

Beberapa perusahaan pada zaman kolonial juga mempunyai sebutan sendiri bagi tenaga keamanannya. Perusahaan minyak kolonial Bataafsch Petroleum Maatschappij (BPM) yang beroperasi di sekitar Balikpapan dan Sanga-sanga, tenaga keamanannya disebut Terrain Bewaking yang artinya “penjaga kawasan”. 

Tugas Terrain Bewaking adalah menjaga seluruh instalasi di kawasan BPM, yang personelnya terdiri dari orang-orang Indonesia dan bersenjatakan kelewang. Era 1950-an sampai 1960-an, Terrain Bewaking masih jadi istilah untuk satuan tenaga keamanan di komplek BPM yang belakangan menjadi milik Pertamina. 

Pada zaman revolusi kemerdekaan, di daerah-daerah perkebunan yang diduduki Belanda, pasukan penjaga perkebunan yang disebut Ondernemingswatch (ada pula yang menyebut sebagai Onderneming Wakers), dibentuk dan dipersenjatai. Satuan ini, menurut P. J. Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas!: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri(2010:195), dipersenjatai dan dilatih dengan bantuan tentara resmi Belanda dan dibiayai swasta.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password