Menolak Lupa, Ini 4 Aksi Demontrasi Mahasiswa yang Pernah Mengancam Bahkan Menumbangkan Rezim Penguasa

Foto: Tagar.id

Bosscha.id – Beberapa hari yang lalu, banyak terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai aliansi buruh dan mahasiswa di beberapa kota di Indonesia. Aksi demontrasi ini tak lain adalah reaksi dari penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang akan segera disahkan.

Dikutip dari detik (4/10/2020) Peneliti Formappi Lucius Karus menilai keputusan tersebut hanya merupakan nafsu DPR bersama pemerintah. Lucius menilai pemanfaatan pandemi jelas terlihat dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja menurut Lucius juga menunjukan misi tersembunyi DPR bersama dengan pemerintah.

“Padahal jelas-jelas pandemi dengan segala protokol yang dibuat pemerintah bukanlah waktu yang tepat bagi sebuah proses pembahasan yang ideal bagi sebuah RUU. Dengan melakukan pembahasan di tengah situasi pandemi, terlihat misi tersembunyi pemerintah dan DPR, yang atas dasar misi itu lalu menghindar dari partisipasi publik,” ujar Lucius.

Aksi turun ke jalan ini menjadi rangkaian dari mogok nasional yang dilakukan kelompok buruh selama tiga hari sejak Selasa (6/10) di beberapa daerah. Aksi unjuk rasa dan mogok yang dilakukan buruh adalah hak dasar setiap warga. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR yang tugal-ugalan melahirkan regulasi yang dinilai merugikan masyarakat.

Jika bicara soal demonstrasi mahasiswa, Bukan sekali ini saja mahasiswa berdemonstrasi secara masif menggugat pemerintah atau DPR. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, sudah tiga kali terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran. Dua diantaranya bahkan mampu menumbangkan rezim yang sedang berkuasa. Kejatuhan itu pun punya persamaan, yakni dimulai dari pemimpin yang tidak mau mendengar aspirasi rakyatnya. Dan berikut ini Bosscha.id telah merangkum 4 demonstrasi besar yang mengancam bahkan bisa menumbangkan rezim yang berkuasa.

Demonstrasi Tritura (1966)

Demonstrasi besar mahasiswa pertama terjadi pada awal 1966. Kala itu ribuan mahasiswa turun ke jalan, menyerukan protes atas kondisi negara yang kian memprihatinkan. Protes ini berhulu dari tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965. Beberapa pentolan PKI terlibat dalam tragedi itu, tapi Presiden Sukarno tak berbuat apa-apa.

Kemarahan rakyat telah merebak di mana-mana dan Presiden Sukarno tampaknya tidak punya solusi jitu untuk mengatasi masalah ini. Ditambah lagi, seperti diungkap Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda (2008), keadaan sosial ekonomi negara sedang terguncang akibat konfrontasi dengan Malaysia dan persoalan Irian Barat.

Kekacauan politik yang dibiarkan berlarut-larut diperparah dengan kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat. Mereka menerbitkan kebijakan menaikkan harga sembako yang meroket 300 hingga 500 persen. “Terjadi kepanikan yang hebat dalam masyarakat, terlebih kalau diingat pada waktu itu menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Tionghoa. Harga membubung beratus-ratus persen dalam waktu hanya seminggu. Para pemilik uang melemparkan uangnya sekaligus ke pasar, memborong barang-barang,” tulis Soe Hok Gie dalam bunga rampai esai Zaman Peralihan (2005, hlm. 4).

Muak dengan pemerintah yang tak becus, mahasiswa lantas menggalang demonstrasi sejak awal Januari 1966. Gelombang demonstrasi mencapai puncaknya pada 12 Januari 1966. Ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara untuk memprotes kenaikan harga, dan mendesak pemerintah agar meninjau kembali aturan baru terkait ekonomi yang justru menimbulkan dampak buruk bagi rakyat.

Beberapa elemen gerakan mahasiswa yang turut serta dalam demonstrasi itu antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya.

Dalam setiap aksinya, para demonstran konsisten mengajukan tiga tuntutan rakyat atau tritura: (1) Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, (2) Rombak Kabinet Dwikora, dan (3) Turunkan harga. 

Tuntutan demonstran yang tidak segera dipenuhi, kemudian berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun tahta. Presiden Sukarno akhirnya memang merombak kabinet pada 21 Februari 1966. Tapi karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri yang dimasukkan dalam kabinet, mahasiswa pun turun ke lagi ke jalan.

Unjuk rasa besar-besaran jilid kedua pun akhirnya meledak. Pada 24 Februari 1966, terjadi bentrokan antara demonstran melawan Resimen Cakrabiwara (pasukan pengawal presiden) di depan Istana Negara. Dalam insiden itu, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Sehari berselang, KAMI dibubarkan paksa oleh presiden sebagai konsekuensi atas kericuhan tersebut. Namun, gelora unjuk rasa anti-PKI tidak pernah padam. Sukarno yang kian terjepit akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966. Sejarah lalu mencatat, Supersemar itu nantinya justru dimanfaatkan Jenderal Soeharto untuk menggerogoti kekuasaan Sukarno.

Peristiwa Malari 1974

Pada 15 Januari 1974, Presiden Soeharto dan beberapa menteri bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Istana Negara, Jakarta. Pada saat bersamaan, ribuan orang yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA, turun ke jalan melancarkan protes.

Mereka berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia. Pimpinan aksi saat itu adalah Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM UI). Atas komandonya, para mahasiswa melakukan aksi jalan kaki dari kampus UI di Salemba, menuju Universitas Trisakti di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat.

Mereka mengajukan tiga tuntutan yang dinamakan “Tritura Baru 1974”, yang isinya: (1) Bubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden (Aspri), (2) Turunkan harga, (3) Ganyang korupsi. Bagi para demonstran, modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan.

Menurut mereka, Tanaka berikut investasi, korporasi, dan produk-produk asal Jepang adalah bentuk imperialisme gaya baru. Ketika mahasiswa berunjuk rasa, terjadi aksi massa yang tak terkendali di wilayah Jakarta lainnya. Salah satu yang paling mencekam terjadi di Pasar Senen. Di sana massa membakar proyek kompleks pertokoan yang baru saja dibangun. Anehnya, menurut laporan Richard Halloranjan, jurnalis New York Times, sebagian besar polisi dan tentara Indonesia yang dikirim untuk berpatroli hanya berdiri dan menonton.

Mereka hampir tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan para demonstran. Sore hari, peluru peringatan mulai ditembakkan ke udara. Lalu setelah malam tiba, aparat keamanan mulai bertindak kasar. Polisi mengangkut sekitar selusin demonstran ke sebuah kantor polisi terdekat. Richard menyebut ada seorang demonstran yang dipukuli di bagian belakang kepalanya.

Baca Juga:   Survei: Sukses Main 2 Kaki, Elektabilitas Gerindra Naik Pesat

Demonstrasi dan kerusuhan masih membara hingga keesokan harinya. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sampai turun tangan menemui mahasiswa ke kampus UI di Salemba. Pada malam hari, Bang Ali berbicara kepada para mahasiswa seraya menekankan bahwa jika demonstrasi terus berlangsung, korban dari pihak mahasiswa akan berjatuhan. Bang Ali pun mengajak Hariman ke TVRI. Lewat siaran televisi itu Hariman mengumumkan bahwa persoalan yang dihadapi mahasiswa sudah selesai.

Imbauan Hariman mampu meredam aksi mahasiswa. Namun, malapetaka sudah kadung terjadi. Sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa, 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, 144 buah bangunan rusak berat, 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Peristiwa ini pun kelak dikenal dengan nama Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).

 Setelah peristiwa itu, Soeharto memecat Soemitro dari jabatan Pangkopkamtib. Ia juga membubarkan lembaga Aspri dan Ali Moertopo dipindah tugas sebagai Wakil Kepala Bakin. Peristiwa ini juga berdampak buruk bagi kebebasan pers. Karena dianggap memberitakan Malari secara berlebihan dan memanaskan suasana, Harian Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, Harian KAMI, dan The Jakarta Times diberedel pemerintah.

Selain itu, sebanyak 775 orang aktivis ditangkap. Di antaranya Hariman Siregar, Soebadio Sastrosatomo (tokoh Partai Sosialis Indonesia bentukan Sutan Sjahrir yang telah lama bubar), aktivis HAM Adnan Buyung Nasution dan J.C. Princen, serta akademisi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Reformasi 1998

Gerakan mahasiswa terbesar yang berhasil menumbangkan rezim yang berkuasa itu terjadi pada 1998. Gerakan ini bermula dari krisis ekonomi 1997 dan ketidaksigapan rezim Soeharto untuk mengatasinya. Gelombang aksi yang awalnya terjadi secara terpisah di beberapa kota, kemudian membesar sejak Maret 1998 seiring dengan pernyataan Soeharto bersedia dipilih lagi menjadi presiden.

Sementara itu desakan reformasi lewat aksi-aksi protes meluas di seluruh daerah. Aksi itu digelar tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Palembang, Medan, hingga Kupang. Tak jarang demonstrasi berujung bentrok. Aksi-aksi itu membuat Wiranto–saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI–mengeluarkan pernyataan yang menganjurkan “mahasiswa dan warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis” karena memperburuk keadaan, juga “memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.”

“Saya melihat bagaimana perilaku masyarakat yang sementara ini lupa diri dengan melakukan kegiatan yang bersifat merusak, membakar toko, merampok toko, gudang, dan menjarah isinya. Ini mengingatkan kita bahwa sudah ada kegiatan yang tidak peduli kepada hukum,” ujar Wiranto seperti dilansir Kompas edisi 8 Mei 1998.

Wiranto menuding tindakan-tindakan yang ia nilai “anarkis” itu (istilah keliru yang terus dipakai hingga kini untuk menyebut tindakan ricuh) karena “mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan”. “Jadi betul yang saya katakan, bahwa mahasiswa keluar kampus tentu akan dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan yang berbeda dengan visi mahasiswa,” tudingnya.

Ia kemudian memerintahkan seluruh jajaran ABRI untuk “menghentikan aksi anarkis dengan melakukan tindakan tegas dan sesuai hukum”. Tapi, bukannya menurunkan tensi, mahasiswa justru semakin gencar berdemonstrasi menuntut reformasi. Kemudian terjadilah tragedi berdarah pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak kala aparat berusaha membubarkan demonstrasi di kampus tersebut.

Esoknya, Jakarta dilamun kerusuhan besar. Kompas mencatat, ratusan manusia terpanggang di Toserba Yogya Klender dan di Ciledug Plaza. Tercatat 499 orang tewas dan 4.000 bangunan hancur. Gelombang besar mahasiswa lalu menduduki Gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998. Mereka berjanji akan bertahan di sana sampai tuntutan Sidang Istimewa segera dijalankan untuk memakzulkan Soeharto. Karena kian terjepit, Soeharto akhirnya tak bisa berbuat banyak. Pada 21 Mei 1998 ia menyatakan berhenti sebagai presiden.

Tolak Kenaikan BBM (2012)

Aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan BBM terjadi di Istana Negara, 30 Maret 2012. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk bergabung dengan mahasiswa di Ibukota. Massa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 44 persen dan mengalihkan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur.

Tak hanya mahasiswa, sekitar lebih dari 1.000 buruh di Cikarang mengepung Gedung DPR RI. Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM kian memanas. Para demonstran bahkan mencabut tiang gerbang pintu utama DPR. Istana Negara dipenuh massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Angkatan Muda Muhammadiyah (KAMMU).

Tak hanya di Ibukota aksi pun terjadi di Yogyakarta, tempat-tempat  strategis pun menjadi titik pusat aksi. Kala itu tercatat lima aksi mahasiswa di tempat berbeda. Demonstrasi digelar di perempatan UIN Sunan Kalijaga, Bunderan UGM, Tugu Jogja, depan Kantor Gubernur DIY di Jalan Malioboro,  dan Titik Nol Kilometer. Kelima aksi tersebut terjadi dalam rentang waktu berdekatan. Tuntutannya pun sama, “Kita menolak rencana kenaikan BBM,” kata Agus Syahputra, Koordinator Aksi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Menurut analisis Kwik Kian Gie, Mantan menteri ESDM, Petamina yang merupakan perusahaan pengelola minyak bumi dalam negeri harus membeli produk tersebut kepada pemerintah.

Transaksi antara Pertamina dan pemerintah menghabiskan sekitar 226 trilliun rupiah. Sedangkan transaksi minyak bumi sewajarnya adalah sekitar 120-130 trilliun rupiah, sehingga pemerintah surplus sekitar 90-100 trilliun rupiah. “Jelas ada rekayasa politik disini. Namun itu belum dapat di telaah lebih lanjut lagi dan harus ada kajian yang mendalam.” Tambah Neil, mantan ketua Forkomsi (Forum Komunikasi Sekolah Vokasi) UGM ini.

Kenaikan harga BBM akan berdampak pada naiknya harga bahan pokok. Tarif transportasi umum akan turut  naik, dengan tarif yang semakin memberatkan rakyat. “Korban sejati dari pergulatan berbagai polemik negara adalah rakyat, terutama rakyat miskin.” ujar Neil.

Mengenai kenaikan harga BBM, Agus Syahputra, Koordinator Aksi Penolakan Kenaikan BBM UIN Sunan Kalijaga menawarkan solusi. Menurutnya, pemerintah bisa menutupi subsidi BBM. “Naikkan pajak perusahaan-perusahaan besar dan nasioanalisasi perusahaan asing,

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password