Sejarah 28 September: Lika-Liku Perjalanan Kereta Api Indonesia

Dokumentasi : Istimewa

Bosscha.id – Jika bicara tentang dunia kereta api Indonesia tentu tak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Beberapa saat setelah Indonesia merdeka, rakyat pun mengambil alih stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncak dari rangkaian pengambil alihan tersebut terjadi pada saat Indonesia mengambil alih Kantor Pusat Kereta Api Bandung pada tanggal 28 September 1945.

Kala itu Angkatan Moeda Kereta Api (AMDA) dan Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) mengambil alih kekuasaan perkeratapian datang ke Balai Besar KA Bandung, yang kini pusat PT KAI, untuk mengambil alih kantor dari genggaman Jepang, sejak saat itu pula, terbentuklah DKARI. Peristiwa pengambilalihan kekuasan pada tanggal tersebut pun kemudian ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Nasional.

Jauh sebelum Jepang menduduki Indonesia, Belanda pun memegang peran penting bagi sejarah kereta api di negeri ini. Sejak tahun 1864 hingga 1942, Pemerintah Hindia Belanda memegang kekuasaan atas perkereta apian Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut, Pemerintah Hindia Belanda telah membangun rel kereta api yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia.

Menyerahnya Belanda pada jepang pada tahun 1942, Jepang pun akhirnya mengambil alih perkeretaapian Indonesia. Jepang pun mengubah nama perkeretaapian Indonesia menjadi Rikuyu Sokyuku yang berarti Dinas Kereta Api.

Selama masa kekuasannya, operasional kereta api difokuskan untuk keperluan perang Jepang. Salah satu pembangunan jalur kereta api pada masa kekuasaan Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru. Jalur tersebut dibuat untuk kepentingan pengangkutan hasil tambang batu bara. Hasil tambang tersebut Jepang gunakan untuk menjalankan mesin-mesin perang mereka. Selain itu, Jepang juga pernah melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. 

Ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda pun membentuk kembali perkeretaapian Indonesia dengan nama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif (SS/VS). Karena pergolakan terus terjadi antara Indonesia dan Belanda, Konfrensi Meja Bundar (KMB) pun dilakukan pada Desember 1949.

Baca Juga:   Dinkes Kota Bandung: Unjuk Rasa Berpotensi Jadi Klaster COVID-19

Salah satu hasi dari konferensi tersebut berkaitan dengan kepemilikan perkeretaapian di Indonesia. Berdasarkan perjanjian damai KMB tersebut, Indonesia akan mengambil alih segala aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengambilalihan tersebut dilakukan pada tahun 1950, yaitu dengan menggabungkan DKARI (milik Indonesia) dan SS/VS (milik Belanda) dan menjadikannya Djawatan Kereta Api (DKA). 

Pada tanggal 25 Mei 1963, DKA kemudian bertransformasi menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Tahun 1971, PNKA dirubah strukturnya menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). 20 tahun kemudian perubahan terjadi lagi. Guna meningkatkan pelayanan jasa angkut, PJKA pada tahun 1991 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka).

Tujuh tahun kemudian, tepatnya tahun 1998 Perumka bertransformasi lagi menjadi PT Kereta Api (Persero). Selanjutnya, tahun 2011 hingga sekarang, nama perusahaan PT Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pelayananan yang terus membaik.

Sampai saat ini, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan, yakni PT. Reska Multi Usaha (2003), PT. Railink (2006), PT. Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT. Kereta Api Pariwisata (2009), PT. Kereta Api Logistik (2009), PT. Kereta Api Properti Manajemen (2009), dan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password