Sejarah 24 September: Hari Tani Nasional, Perjuangan Petani Terlepas dari Sistem Feodal

Shutterstock

Bosscha.id – Selain dijuluki negara maritim, Indonesia pun dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam.Sebagai negara agraris, Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun perairan.

Seperti ditulis Riwanto dalam bukunya Mencari Indonesia: Batas-batas rekayasa sosial (2007), pertanian menjadi sektor yang diandalkan bagi negara agraris. Keberadaan petani menjadi penting begi negara agraris untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, sektor pertanian juga memliki peran penting dalamal peningkatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini bisa terjadi karena Indonesia terkenal dengan hasil perkebunannya, seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, beras, dan tebu.

Namun hasil bumi yang melimpah tersebut ternyata berbanding terbalik dengan para petaninya. Banyak kita jumpai ternyata masih ada petani yang ternyata masih mengalami penderitaan dalam hidupnya. Sejak lepas dari cengkraman Belanda, pemerintah Indonesia selalu berusaha merumuskan UU Agraria baru untuk mengganti UU Agraria kolonial.b

Pada tahun 1948, ketika itu ibu kota Republik Indonesia (RI) berkedudukan di Yogyakarta. Penyelenggara negara membentuk panitia agraria Yogya. Namun, akibat gejolak politik, usaha itu pun kandas. Setelah diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 dan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda, atas pengakuan kedaulatan politik Negara Indonesia, maka ibukota RI kembali ke Jakarta.

Kemudian, Panitia Agraria Yogya diteruskan di Jakarta pada tahun 1951, dengan nama Panitia Agraria Jakarta. Dalam perkembangannya, berbagai panitia yang telah terbentuk, gagal dan tersendat-sendat. Panitia Agraria Jakarta yang sempat mandeg itu pun diteruskan oleh Panitia Soewahjo (1955), Panitia Negara Urusan Agraria (1956), Rancangan Soenarjo (1958) dan Rancangan Sadjarwo (1960).

Pemerintah RI kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958, tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya, dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten).

Hak pertuanan artinya sang tuan tanah berkuasa atas tanah, beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Hak dipertuanan itu seperti negara dalam negara.

Dengan UU No 1 tahun 1958 itu, maka hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Kemudian upaya mengambil alih lahan asing ke tangan rakyat atau petani, dilakukan dengan ganti rugi. Artinya, reforma agraria dikoordinasikan oleh pemerintah dengan cara ganti rugi untuk meminimalisasi adanya konflik.

Pembaruan Undang-undang Agraria

Tibalah masa penantian selama 12 tahun, melalui prakarsa Menteri Pertanian 1959, Soenaryo. Rancangan Undang-Undang itu digodok Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang kala itu dipimpin Zainul Arifin.

Baca Juga:   Disnakertrans KBB: Program Padat Karya untuk Bantu Korban PHK Terdampak Covid-19 Berjalan Lancar

Pada sidang DPR-GR tanggal 12 September 1960, Menteri Agraria saat itu, Mr Sardjarwo dalam pidato pengantarnya menyatakan, “…perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.”

Kemudian, pada tanggal 24 September 1960, RUU tersebut disetujui DPR sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial.

Dan mengacu kepada tanggal itu, tiga tahun kemudian setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional, yang disahkan melalui Kepres RI No. 169 tahun 1963. Hari Tani Nasional merupakan bentuk peringatan dalam rangka mengenang sejarah perjuangan kaum petani serta membebaskannya dari penderitaan, oleh karena itu ditetapkan Hari Tani ini.

Kemudian hari tersebut menjadi tonggak sejarah bangsa dalam memandang arti penting petani dan hak kepemilikan atas tanah, serta keberlanjutan masa depan agraria di Indonesia. Kepedulian negara terhadap hidup rakyatnya, terutama kehidupan para petani mulai diwujudkan. Mengingat Indonesia adalah negara agraris dan mayoritas rakyatnya adalah petani.

Jika berbicara soal kelanjutan masa depan agraria di Indonesia, Negara pun memiliki pekerjaan rumah yang besar terhadap regenerasi petani di masa yang akan datang. Pasalnya sulit sekali kita temui generasi muda sekarang yang ingin menjalani profesi sebagai petani. Karena bagaimana mungkin jukukan Negara Agraris  ini bisa terus terwujud jika masyarakat enggan menjadi petani.

Jika boleh mengutip pernytaan Tan Malaka dalam bukunya ‘Madilog’, “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul, dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password