Sejarah 18 September: Peristiwa Madiun, Musnahnya Kaum Tua dan Bangkitnya Kaum Muda PKI

Dok.Istimewa

Bosscha.id – Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada bulan September 1948 atau dikenal sebagai ‘Peristiwa Madiun’ merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Ada empat kelompok yang tergabung dalam FDR yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi).

Pemberontakan yang diawali dengan jatuhnya Amir Sjarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru yang dikomandoi oleh Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun tidak disetujui Amir.

Lantas seorang tokoh komunis, Musso menawarkan gagasan yang disebutnya ‘Jalan Baru untuk Republik Indonesia’. Musso kemudian menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sana, dia melontarkan gagasan terkait pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan.

Demi menyebarkan dan memperkuat gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan cara agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya.

Mengetahui hal itu, pemerintah pun tak tinggal diam dengan langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto.

Kolonel Gatot Subroto pun segera mengeluarkan ultimatum kepada pihak-pihak yang bertikai untuk berhenti selambatnya tanggal 20 September. Mereka yang membangkang perintah itu akan dianggap sebagai pemberontak. 

FDR yang satuan-satuan militernya sempat jadi sasaran penindakan TNI tentu saja tak menggubris ultimatum itu. Pada 18 September 1948 malam, tepat hari ini 72 tahun yang lalu, Soemarsono, salah satu pimpinan Pesindo, mengumumkan pengambilalihan kekuasaan oleh FDR di Madiun. 

Seperti ditulis oleh Norman Joshua Soelias dalam Pesindo: Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 (2016, hlm. 116), mengtakan “Peristiwa ini membuka jalan bagi apa yang nantinya dikenal luas sebagai peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Pagi hari 19 September 1948, pasukan FDR bergerak untuk melucuti kesatuan-kesatuan CPM [Corps Polisi Militer] dan Siliwangi di Madiun.”

FDR kemudian membentuk Pemerintahan Front Nasional di Madiun. Pemerintah RI pun menuding Musso dan FDR adalah dalang dari huru-hara itu. Kelak pada 27 September, Pemerintah pun mengirim sebuah ekspedisi militer yang dikomandani Kolonel Sungkono untuk menumpas para petualang politik di Madiun.

Belum genap sebulan berdiri, pemerintahan Front Nasional bentukan FDR habis disikat oleh TNI. Musso sang pucuk pimpinan pun tewas terbunuh pada 31 Oktober 1948.

Dampak dari Peristiwa Madiun ini pun PKI jadi tercerai-berai dan kehilangan pucuk-pucuk pimpinannya. Selain Musso, pemimpin PKI seperti Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, dan Sarjono juga tewas oleh moncong senjata tentara. Sementara tokoh-tokoh FDR senior lainnya seperti Alimin, Tan Ling Djie, dan Wikana dijebloskan ke penjara.

Kelompok Muda Kembali Kuatkan PKI

Namun di sisi lain, Madiun Affair justru membuka peluang politik bagi kelompok muda PKI yang berhimpun di sekitar trio Aidit-Njoto-Lukman. Kelak karena tokoh-tokoh muda ini, PKI pun tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. 

Seperti ditulis oleh Jacques Leclerc dalam bukunya yang berjudul Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka (2011) menyebut bahwa trio ini punya karier politik yang bagus di PKI dan FDR. Dipa Nusantara Aidit masuk jajaran Comite Central PKI sejak kongres partai di Surakarta pada Januari 1947. Dua bulan kemudian dia ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PKI di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sementara Lukman dan Njoto masuk Comite Central pada Agustus 1948 setelah Musso mengambil alih kepemimpinan PKI. 

Baca Juga:   Sejarah 21 Oktober: Jadi Korban G30S, Jenazah Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiyono Ditemukan

Sejak akhir 1948 hingga pertengahan 1949 PKI benar-benar tiarap. Meski begitu, Pemerintah RI sebenarnya tidak membubarkannya. Perhatian pemerintah saat itu tersita untuk menghadapi agresi milter Belanda. Pemerintah juga memandang kerusuhan di Madiun sebagai aksi parsial dan terbatas di Jawa. Pasalnya, meturut catatan Norman, FDR di Sumatera tetap menyatakan setia kepada RI. 

Eksponen PKI yang tersisa baru mulai bergerak lagi pada September 1949. Dari Yogyakarta, Alimin memulai sebuah usah konsolidasi kader. Dia mencoba membangun ulang partai secara eksklusif—organisasi kecil yang diisi kader-kader paling cakap. Pendekatan ini berbeda dari konsep Jalan Baru ala Musso. 

Di saat yang sama, Aidit dan Lukman juga bergerak diam-diam mempersiapkan Comite Jakarta Raya. Sebuah kantor baru disiapkan di Kemayoran. Murad Aidit, adik kandung D.N. Aidit, bercerita bahwa kakaknya dan kawan-kawan sampai membawa beberapa atribut penting dari Yogyakarta untuk keperluan komite baru itu. 

Pada awal 1950, Njoto datang dari Surabaya dan memperkuat kelompok ini. PKI Jakarta pun semakin berani unjuk gerakan secara terbuka. Meski begitu, Aidit dan Lukman belum tampil secara terang-terang setidaknya sampai Juli 1950.

Kala itu, media-media di Jakarta memberitakan dua pemuda yang ditahan di Tanjung Priok. Konon mereka datang dari Singapura dan mencoba keluar dari pelabuhan secara ilegal. Berita itu sebenarnya tak terlalu menghebohkan dan semua orang akhirnya tahu dua pemuda itu adalah Aidit dan Lukman. Namun, peristiwa itu tetap jadi kasak-kusuk di kalangan orang-orang politik.

Menjadi kasak-kusuk, pasalnya Aidit dan Lukman pernah diisukan berkunjung ke Cina atau Vietnam. Berdasrkan penelusuran Leclerc, kejadian itu sebenarnya hanya akal-akalan Aidit-Lukman dan Syam Kamaruzzaman. Konon, dikabarkan bahwa Aidit dan Lukman menghadiri proklamasi Republik Rakyat Cina. Tujuannya adalah membentuk citra ketokohan Aidit dan Lukman sekaligus memberi sinyal untuk bergerak secara terbuka. 

“Jadi, Aidit dan Lukman telah keluar dari bawah tanah, pada saat keadaan dianggap tidak lagi berbahaya. Dengan memilih cara spektakuler itu suratkabar-suratkabar pun memberitakannya. Juga melalui cerita kembali dari Cina merah, Cina revolusioner, mereka mau memberikan prestise diri mereka sebagai pimpinan yang sebelumnya berkedudukan di Yogya kembali ke Jakarta,” tulis Leclerc. 

Setelah sandiwara politik itu, trio Aidit-Lukman-Njoto bergerak makin gencar. Pada 15 Agustus 1950 mereka menerbitkan lagi Bintang Merah, majalah teori PKI yang sempat tutup usai Madiun Affair. Karena majalah inilah kelompok Aidit lalu disebut sebagai Kelompok Bintang Merah.

Dua hari kemudian, bertepatan dengan ulang tahun Proklamasi, Njoto dan kawan-kawan senimannya mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Usaha-usaha itu tidak sia-sia. Kelompok Bintang Merah akhirnya berhasil naik ke pucuk pimpinan PKI, menggeser tokoh-tokoh tua yang kalah progresif.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password