Sejarah 7 Agustus: Penerbangan Rahasia Sukarno ke Vietnam, untuk Apa?

Kharisma Bung Karno ditengah barisan (Dok.Istimewa)

Bosscha.id – Hari ini 75 tahun yang lalu, atau pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Lembaga yang diisi oleh 21 orang ini adalah sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatra, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

Sama halnya dengan BPUPKI, PPKI merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk menjawab janji kemerdekaan Indonesia. Badan ini dirancang oleh Komando Militer Tertinggi Jepang dalam sebuah pertemuan rahasia di Saigon, Vietnam Selatan. Alasannya, Jepang ingin agar persiapan pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka dapat dipercepat.

Di balik usaha tersebut, Jepang menghendaki jaminan imbalan atas kemerdekaan yang diberikan. Negeri yang mengaku saudara tua ini ingin supaya Indonesia mau mendukung negara induk yang tengah dirundung kekalahan pasca peristiwa pengeboman Kota Hiroshima sehari sebelumnya atau pada 6 Agustus 1945.

Oleh karena itu, Jepang berusaha mendekati kaum nasionalis dari golongan tua, khususnya Sukarno. Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Pasukan Jepang di Asia Tenggara, secara sembunyi-sembunyi menerbangkan Bung Karno ke Saigon untuk dilantik sebagai ketua PPKI.

“Kami berangkat pada pukul lima pagi, secara rahasia. Ada perintah, dilarang memberi tahu keberangkatan itu kepada siapa pun, meski keluarga sendiri,” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat(2007: 247).

Ikut hadir pula Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat dalam lawatan mencekam bersama puluhan pembesar militer Jepang itu. Secara berurutan, mereka kemudian turut dilantik sebagai wakil ketua dan perwakilan anggota PPKI.

Menurut ingatan Bung Karno, sebelum diberi tahu bahwa salah satu kota terpenting di Jepang telah rata akibat bom atom, baik dirinya maupun Hatta tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Jepang. Terauchi hanya memberi tahu bahwa Tenno Heika(Kaisar Jepang) menyerahkan proses kemerdekaan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, Terauchi setuju untuk tidak melibatkan orang-orang Jepang dalam PPKI.

Sukarno pun mencerna perkataan Terauchi dengan sikap hati-hati. Menurutnya rencana memproklamasikan kemerdekaan dan mengesahkan rancangan UU Dasar yang menjadi tugas PPKI harus dilakukan secara perlahan tanpa pertumpahan darah. Pramoedya Ananta Toer, dkk, dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid I (1999: 19) mencatat adalah Sukarno sendiri yang mengusulkan agar PPKI memulai tugasnya sekitar tanggal 25 Agustus 1945 yang diikuti oleh anggukan Terauchi.

Setelah rombongan Sukarno kembali ke Indonesia, para anggota PPKI bersepakat untuk menyelenggarakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945. Keputusan tersebut diambil menyambung penetapan nama-nama pengurus yang terdiri dari 21 orang. Mereka terdiri dari perwakilan-perwakilan dari seluruh wilayah Nusantara.

Rencana dan niatan Sukarno untuk berhati-hati dalam merencanakan kemerdekaan mendapat tentangan keras dari pada pemuda yang revolusioner. Golongan muda seperti Sutan Sjahrir, Wikana, dan Chairul Saleh terang-terangan menentang sikap lunak yang ditunjukan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Bahkan, mereka mulai menuduh Sukarno berada di pihak Jepang.

Lalu, setelah melewati serangkaian perdebatan yang diwarnai perang urat syaraf antara golongan tua dengan golongan muda, akhirnya Sukarno-Hatta pun setuju untuk menunda sidang PPKI dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini pun dilanjutkan dengan sidang PPKI pertama, satu hari setelahnya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password