Sejarah 21 Juli: Langgar Perjanjian Linggarjati, Belanda Lakukan Agresi Militer

Dok.Istimewa

Bosscha.id – 21 Juli 1947 atau tepat hari ini 73 tahun yang lalu, Belanda mengerahkan ratusan serdadu untuk mengambil alih paksa daerah-daerah di wilayah Sumatra dan Jawa yang, menurut kesepakatan sebelumnya, merupakan wilayah Republik Indonesia. 

Penjajah yang kembali datang ke bumi Nusantara itu lalu melancarkan aksi brutalnya: Agresi Militer Belanda I. Ini adalah aksi polisionil resmi Belanda sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook menyebut aksi militer ini dengan istilah “Operatie Product”. Van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati yang resmi disepakati pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. 

Tujuan utama dari Agresi Militer Belanda I ini tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebut tindakannya ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional.

Jumlah tentara yang dikerahkan untuk melancarkan agresi ini mencapai lebih dari 100.000 orang dengan dilengkapi alat utama sistem senjata (alutsista) yang canggih. Indonesia menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati.

Nampaknya Belanda pun mempunyai tafsir berbeda terkait status kemerdekaan RI dan juga hasil Perundingan Linggarjati sehingga agresi militer pun dilakukan. Dan ini bukan yang terakhir. Nantinya, kendati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) ikut turun tangan, Belanda kembali menggencarkan operasi militernya setelah aksi tanpa etika yang pertama ini.

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, dan itulah yang telah dinyatakan lewat Proklamasi 17 Agustus 1945. Berdasarkan proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda,

Namun, di sisi lain Belanda juga merasa masih berhak memiliki bekas wilayah jajahannya dulu, secara de jure atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi hukum internasional, pendudukan suatu negara dalam perang memang tidaklah mengubah kedudukan hukum wilayah yang (sebelumnya) diduduki.

Dan atas dasar itulah, dengan menyerahnya Jepang, Belanda merasa kembali berhak menguasai kembali wilayah bekas jajahannya, meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Apalagi Belanda sudah bersepakat dengan Sekutu, dalam hal ini adalah Inggris, melalui Civil Affairs Agreement yang digelar di Chequers, dekat London, pada 24 Agustus 1945, atau sepekan setelah proklamasi kemerdekaan RI.

Dalam kesepakatan itu, Inggris yang akan mengurusi tawanan perang dan melucuti tentara Jepang memperbolehkan Belanda (NICA) ikut serta untuk menduduki wilayah Indonesia, terutama bagian barat (S.A. Djamhari, Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran: Zaman Jepang dan Zaman Republik, 2011: 27).

Inggris pun berjanji akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda pada 30 November 1945.

Baca Juga:   Sejarah 4 Agustus: Louis Armstrong Membawa Musik Jazz Menjadi Paripurna

Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, Belanda akan masuk bersama pasukan Australia yang merupakan sekutu setia Inggris, dan selanjutnya menerima kekuasaan atas kawasan tersebut. Kehendak itu tentu saja bertentangan dengan kedaulatan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia dan berujung pada terjadinya aksi militer Belanda.

Perjanjian resmi pertama yang dilakukan antara Belanda dengan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Soetan Sjahrir, Mohammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn.

Perjanjian Linggarjati ini pun kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan: (1) Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI secara de facto; (2) Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949; (3) Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat); (4) RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negeri Belanda.

Isi dari kesepakatan ini tentu saja sangat merugikan Indonesia karena pada akhirnya nanti tetap saja menjadi bawahan Belanda, dan sempat terjadi pro-kontra. Namun, para petinggi pemerintahan RI kala itu terpaksa sepakat karena bagaimanapun juga, jalan damai adalah pilihan utama, serta belum cukup kuatnya angkatan perang yang dimiliki Indonesia.

Namun, fakta di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kali pasukan Belanda berulah dan memicu bentrokan di sejumlah daerah. Hingga akhirnya, tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar RI menarik mundur pasukan sejauh 10 kilometer dari garis demarkasi yang telah disepakati.

Kehendak Belanda tersebut pun tentu saja ditolak oleh pemerintah RI. Van Mook semakin murka dan akhirnya pada 20 Juli 1947 ia menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, Agresi Militer Belanda I pun dimulai.

Kemudian Pemerintah RI pun melaporkan agresi itu kepada PBB bahwa Belanda telah melanggar Perundingan Linggarjati. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB bahkan mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama “Indonesia”, bukan “Netherlands Indies” atau “Hindia Belanda” dalam setiap keputusan resminya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password