Sejarah 15 Juli: Belanda Kembali Kuasai Indonesia, Lalu Mendirikan Negara Indonesia Timur

Presiden Tjokorda Gde Raka Soekawati, Negara Indonesia Timur. [Foto/wikipedia.org]

Bosscha.id – Setelah Jepang angkat kaki dari bumi Nusantara, nampaknya Belanda masih berhasrat ingin mengusai kembali tanah yang sudah dijajahnya selama ratusan tahun ini.  Meskipun bangsa Indonesia sudah memploklamirkan kemerdekaanya, Belanda tetap saja masih menaruh harapan untuk kembali lagi berkuasa di bumi pertiwi.

Ketika Jepang masih berkuasa, Hindia Belanda dibagi menjadi tiga wilayah militer. Sumatra adalah wilayah dari Tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang ke-25 yang berkedudukan di Bukittinggi.

Jawa wilayah Tentara Angkatan Darat Kekaisaran ke-16 yang berkedudukan di Jakarta. Sementara Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Maluku dan sekitarnya merupakan wilayah Armada Selatan Ke-2 Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berpusat di Makassar. Sampai tahun 1950, kawasan di sebelah timur Kalimantan dikenal sebagai Timur Besar. 

Ketika Jepang kalah pada 1945, tentara Inggris dan Australia sebagai bagian dari Sekutu menguasai ketiga wilayah tersebut. Di Kalimantan sebelah timur dan kawasan Indonesia Timur lainnya, tentara Australia berjuang mati-matian merebut daerah-daerah itu dari pendudukan Jepang yang sulit dikalahkan. Sementara itu tentara Belanda yang kacau balau dan tak dapat diandalkan.

Belum genap satu tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Hubertus Johannes van Mook, Letnan Gubernur Jenderal untuk bekas wilayah Hindia Belanda, tiba di Makassar pada 14 Juli 1946. Ketika van Mook tiba di Makassar, tentara Australia yang berada di Makassar dan sekitarnya telah digantikan oleh tentara Inggris. 

Sikap Sekutu yang diwakili Inggris menguntungkan Belanda yang kontribusinya dalam Perang Pasifik tidak bisa dibanggakan. Pada masa-masa perang itu, dengan berdirinya Nederlandsch Indië Civiele Administratie (NICA), Belanda lebih sibuk mencari cara untuk menguasai kembali Hindia Belanda dengan memanfaatkan fasilitas dari Sekutu. 

Pada April 1946, NICA menangkap dan membuang Sam Ratulangi–Gubernur Sulawesi versi Republik Indonesia yang berkedudukan di Makassar—ke Serui, Papua. Setelah tentara Jepang dilucuti dan ketertiban perlahan diusahakan oleh tentara Inggris dan Australia, maka tugas komando sekutu di Asia Tenggara alias South East Asia Command (SEAC) dianggap selesai.

Bendera Negara Indonesia Timur (wikipedia.org)

Sehari setelah van Mook tiba Makasar atau pada 15 Juli 1946, tepat hari ini 74 tahun yang lalu  sebagaimana dicatat Ide Anak Agung Gde Agung dalam Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (1985:97), di lapangan Karebosi dilangsungkan acara serah terima tanggung jawab pemerintahan dan keamanan seluruh wilayah Timur Besar (Indonesia Timur) dan Kalimantan, dari tentara Sekutu kepada Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili van Mook.

Setelah itu, Letnan Gubernur Jenderal van Mook bertindak cepat. Ia dan wakil-wakil daerah yang tidak terpengaruh Republik Indonesia di Jawa, ramai-ramai keluar kota Makassar, untuk menuju ke daerah yang lebih sejuk, yaitu ke distrik Malino di Kabupaten Gowa. 

Keesokan harinya, digelarlah Konferensi Malino. Sebuah konferensi yang bertujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Republik Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan wilayah Timur Besar lainnya.

Setelah konferensi Malino, kemudian digelar kembali Konferensi Denpasar, yang berlangsung pada 7 hingga 24 Desember 1946. Tujuan pertemuan ini tak lain adalah membahas pembangunan Negara tersendiri, seperti ditawarkan oleh Belanda. Semula negara ini akan dinamai negara Timur Besar, namun diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946.

Negara Indonesia Timur (NIT) terdiri dari 13 daerah otonomi: Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Kepulauan, Maluku Selatan dan Maluku Utara.

Baca Juga:   Sejarah 3 Agustus: Takluknya Benteng Bonjol, Pada Peristiwa Perang Padri

Berdasarkan Konferensi Denpasar, wilayah NIT meliputi keresidenan yang termaktub dalam Staatsblad 1938 nomor 68 jo Staatsblad nomor 264. Keresidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Lombok dan Maluku. Papua tidak di masukkan dalam NIT. Mr Tadjudin Noor pernah wakil dari Sulawesi Selatan pernah bertanya, mengapa Papua tidak masuk dalam Timur Besar? Ini bertentangan dengan Konferensi Malino. 

“Van Mook menandaskan lagi bahwa sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan federasi,” tulis Ida Anak Agung Gde Agung dalam Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (1985). Hubertus van Mook mengajukan ide negara federal itu sejak 10 Februari 1946.

Bagi van Mook, sistem federal sangat cocok untuk wilayah Indonesia. Tanpa dukungan keuangan dari Kerajaan Belanda, negara tidak bisa ada. Pejabat pemerintah Belanda memiliki pengaruh pada kebijakan besar dalam NIT. Di mana ada orang Belanda, Mr Hamelink, yang menjadi Menteri Keuangan NIT.

Setelah NIT berdiri, kemudian pada 10 Januari 1947 kabinet pertama NIT berdiri. Tjokorda Gde Sukawati Raka adalah yang pertama dan satu-satunya presiden negara ini . Nadjamudin Daeng Malewa dari Makassar menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian. Ketika Agresi Militer Belanda Pertama dilancarkan, NIT termasuk pendukung.

Padahal Agresi tersebut adalah pelanggaran pernjanjian Renville. Kabinet NIT berganti lagi pada 10 Oktober 1947. Kali ini dokter S.J. Warrouw menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Kesehatan. Dalam kabinet ini Christian Robert Soumokil menjadi Menteri Kehakiman. Elvianus Katoppo, ayah dari Aristides Katoppo, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Agama NIT.

Meski NIT dianggap pro Belanda oleh banyak orang, rupanya orang-orang pro Republik pun bersarang juga di Parlemen NIT. Ada Nasionalis bernama Arnold Mononutu di dalamnya. Pada 30 Desember 1947, dia mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makasar. 

Selain GAPKI, salah satu organisasi penting adalah Partai Kedaulatan Rakyat. Ada Henk Rondonuwu dan Salawati Daud di dalamnya. Jumlah anggota Parlemen pro Republik ada 29 orang, 33 pro Belanda dan 6 netral.

Setelah Warrouw tidak jadi Perdana Menteri lagi, posisinya digantikan Ida Anak Agung Gde Agung. Dua tahun ia mengisi jabatan itu sejak 15 Desember 1947. Ketika Anak Agung menjadi Perdana Menteri, hubungan dengan Republik Indonesia mulai dijalin.

Banyak pihak melihat Ida Anak Agung Gde Agung adalah seorang politisi mampu dan administrator. Dia berusaha menerapkan politik “Politik Sintesis” atau perpaduan dengan mendekati Partai Republik. Partai Republik kemudian mengakui Indonesia Timur sebagai negara di tahun 1948.

Agresi militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, segera mendapat tentangan keras dari Pemerintah NIT. Anak Agung, yang didampingi Menteri Kehakiman Chris Soumokil, lalu menghadap Presiden NIT Sukawati.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password