Sejarah 26 Juni: 50 Negara Tandatangani Piagam PBB di San Fransisco

New Zealand Prime Minister Peter Fraser signs the United Nations Charter at San Francisco on 26 June 1945 (teara.govt.nz)

Bosscha.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan dibentuknya PBB antara lain adalah untuk mendorong kerjasama internasional antar negara anggota PBB. Pembentukan PBB beserta asas dan tujuannya diatur dalam Piagam PBB atau UN Charter.

Piagam PBB merupakan sebuah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco 75 tahun yang lalu, atau pada tanggal 26 Juni 1945. Piagam PBB disetujui oleh 50 negara anggota asli PBB. Dan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai diberlakukan setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya, yakni China, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat serta oleh mayoritas negara penandatangan lainnya.

Dan awal diberlakukannya Piagam PBB yaitu 24 Oktober, juga ditetapkan sebagai Hari PBB. Piagam PBB sendiri mengatur banyak hal mulai dari keanggotaan dan tujuan PBB hingga hak-hak asasi manusia.

Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat (AS) pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

Dan jika bicara soal PBB tak bisa hanya soal siapa orang nomor satu di kursi sekretaris jenderal, tetapi perlu membahas the big five penguasa di Dewan Keamanan PBB yang meliputi AS, Perancis, Inggris, Uni Soviet (Rusia), dan Cina, sebagai pemegang hak veto. Posisi negara-negara ini tak terusik selama puluhan tahun. 

Sementara itu, 10 negara lainnya sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan silih berganti menanti giliran tanpa hak istimewa. Mereka adalah Angola, Mesir, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Senegal, Spanyol, Ukraina, Uruguay, dan Venezuela.

Kewenangan anggota “abadi” dewan keamanan punya peran besar, yang bisa menentukan ke mana arah dunia melaju. Dan ini bukan tanpa sebab. Setiap tahun anggota PBB yang meliputi 193 negara di dunia urunan untuk biaya operasional tahunan PBB, dan persentasenya dilihat dari kemampuan ekonomi masing-masing anggota. Dalam situs resmi PBB, http://www.un.org, pada tahun 2016 lalu  total kontribusi iuran wajib anggota PBB mencapai $2,548 miliar untuk periode 2016-2017. 

Jumlah ini memang turun dibandingkan periode 2015-2016 yang total urunannya mencapai $2,771 miliar. Persoalan kelancaran arus kas memang menjadi persoalan tersendiri bagi PBB, per 30 April 2016, masih ada tunggakan $1,43 miliar dari para anggotanya yang belum patuh membayar.

AS dan negara-negara penopang PBB lainnya. AS menyumbang 22 persen iuran wajib, Inggris menyumbang 5,179 persen, Perancis 5,593 persen, Cina 5,148 persen, dan Rusia 2,438 persen. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya urunan 0,346 persen, atau Filipina yang hanya 0,154 persen. Biaya operasional ini di luar biaya menjaga perdamaian (peacekeeping) yang nilainya jauh lebih besar. Beban ini menjadi urunan tambahan bagi negara-negara pentolan di Dewan Keamanan PBB. 

Membiayai kegiatan penjaga perdamaian memerlukan biaya yang besar. Sejak 1948, setidaknya sudah ada 71 operasi menjaga perdamaian, dan saat ini masih berlangsung 16 operasi PBB dalam menjaga perdamaian. Untuk tahun fiskal 2016-2017, biaya operasional menjaga perdamaian disepakati sebesar $7,87 miliar dolar AS, atau turun 400 juta dolar AS dibandingkan tahun fiskal sebelumnya.

Dana sebesar ini ditopang oleh negara pendonor yang umumnya merupakan negara-negara maju. Pada 2016, biaya menjaga perdamaian PBB disediakan oleh AS, yang berkontribusi 28,57 persen, Cina 10,29 persen, Jepang 9,68 persen, Perancis 6,31 persen, Inggris 5,8 persen, Rusia 4,01 persen, Italia 3,75 persen, Kanada 2,92 persen, Spanyol 2,44 persen, dan lainnya.

Anggaran operasional, anggaran operasi menjaga perdamaian, belum termasuk pengeluaran atau program, kewajiban lainnya, termasuk utang maupun piutang kepada negara-negara anggota PBB. Sehingga bila ditotal, keseluruhan belanja PBB setiap tahunnya jauh lebih besar. Berdasarkan 2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement seperti dipacak pada laman http://www.unops.org, tahun lalu total belanja barang dan jasa PBB menembus $17,57 miliar. Mengalami kenaikan 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya $17,2 miliar. 

Baca Juga:   Sejarah 7 Juli: Ringo Starr, Sang Perekat Emosional yang Menyatukan The Beatles

Jika melihat angka-angka itu, bisa dilihat bahwa PBB sebagai anak yang lahir dan diasuh oleh segelintir negara kuat dan kaya dengan kontribusi terbesar dari sisi pembiayaan. Jadi jangan harap ada kepastian reformasi di PBB. Justru, kepastian yang telah terjadi adalah, kehadiran organisasi lintas bangsa ini berawal dari peristiwa besar.

Saat Liga Bangsa-bangsa lahir, organisasi pra-PBB ini meluncur setelah Perang Dunia I berakhir 1918, dan PBB pun juga lahir dari bubarnya perang dunia II pada 1945. Lalu apakah “PBB Reformasi” harus lahir dari sebuah proses perang dunia III?. 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password