Ingat, di KBB Buang Sampah Sembarangan Terancam Denda Rp 500 Ribu

Warga yang membuang sampah sembarangan di KBB bisa didenda Rp 500 ribu. Ilustrasi Bosscha.id

Bosscha.id-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, akan mengenakan denda Rp 500.000 atau Rp 500 ribu kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarang di KBB. Saat ini penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah tersebut masih menunggu peraturan bupati. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB, Apung Hadiat Purwoko menuturkan, perda pengelolaan sampah tersebut di antaranya mengatur soal sanksi yang bakal diterapkan bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

 “Ada sanksi administratif, nominalnya sekitar Rp 500.000, bergantung pada jenis pelanggarannya,” ujar Apung, saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Walau demikian, Apung mengatakan, penerapan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan tentunya membutuhkan sejumlah pengawas di lapangan. Hal ini membutuhkan koordinasi dengan pihak lain, termasuk dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan setempat.

“Yang pasti, penerapan sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga agar menjaga kebersihan lingkungan. Sebab sebatas sosialisasi, itu susah sekali,” tuturnya.

Infografis denda sampah di KBB/Bosscha.id

Apung menjelaskan, perda sampah ini dibuat dengan mengacu pada undang-undang, di mana pengelolaan sampah dan retribusi harus terpisah. Sebelumnya, kedua hal tersebut diatur dalam satu perda. 

Baca Juga:   Jika Bertemu Kubu Tandingan di Kemenkumham, AHY: "Senyumin Aja"

“Dengan adanya perda pengelolaan sampah, aturan yang ditetapkan menjadi lebih jelas dan fokus,” kata Apung.

Meski perda tersebut sudah rampung, Apung mengakui, saat ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat lantaran terdampak pandemi. 

“Selain karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sosialisasi juga terkendala social dan physical distancing, sehingga belum bisa dilakukan secara masif kepada masyarakat,” katanya.

Meski demikian lanjut Apung, sosialisasi tersebut bisa segera dilakukan memasuki babak New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru. 

“Dengan demikian, penerapan perda bisa segera dilaksanakan seiring dengan turunnya peraturan bupati nanti,” tuturnya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password