Sejarah 3 Juni: Diresmikannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Oleh Presiden Sukarno

Dokumentasi: Intrnt

Bosscha.id – Jika bicara soal Tentara Nasional Indonesia (TNI), tentu tidak lepas dari nama Pembela Tanah Air (PETA), angkatan bersenjata bentukan Pemerintah Jepang. PETA merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang saat mengusai bangsa Indonesia periode 1942 hingga 1945.

PETA memiliki peran penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Dan PETA juga merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

PETA dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada 1943 yang bertujuan untuk menghadapi perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Dalam menghadapi perang tersebut Jepang meminta bantuan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Pembentukan PETA diinisiatif oleh orang Indonesia bernama R Gatot Mangkupraja, yang merupakan seorang pimpinan nasionalis.

Pada pembentukan PETA banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia yang ikut dan bergabung menjadi tentara sukarelawan. Mereka mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang. Mereka bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. PETA bukan milik organisasi mana pun tapi langsung di bawah Panglima Tentara Jepang. Tentara PETA dibentuk untuk sebagai tentara teritorial yang berkewajiban mempertahankan wilayahnya.

Banyak tokoh Indonesia yang merupakan lulusan PETA, seperti Jenderal Besar Sudirman, Suharto, Ahmad Yani, dan Supriyadi. Pada penjajahan Jepang, beberapa tokoh juga menginisiasi pembentukan organisasi pemuda. Banyak pemuda Indonesia dapat memperoleh rasa intergritas kelompok melalui keanggotaan dalam beberapa organisasi yang dibentuk Jepang.

Seiring berjalnnya waktu, pada awal tahun 1944, Pemerintah Jepang merasa jika PETA malah sering melayani kepentingan Indonesia dari pada Jepang. Bahkan ssat terjadi pemberontakan di Blitar pada 14 Februari 1945, itu dipimpin Supriyadi yang mana Ia merupakan lulusan PETA.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan kebahagiaan, tetapi sekaligus kewaspadaan. Jepang masih menjadi ancaman meski sudah kalah perang. Bisa saja terjadi bentrokan sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucuti senjata mereka. Selain itu, Sekutu juga perlu diwaspadai.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok Sekutu, Tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan para daidan batalion PETA untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka, dimana sebagian besar dari mereka mematuhinya.

Meski sudah bubar, namun tentara PETA masih membantu dalam perang kemerdekaan saat Belanda datang lagi dan mencoba menguasai Indonesia kembali. Ketika Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk menjaga kedaulatan negara, anggota PETA diajak untuk bergabung.

Pembentukan BKR pada 22 Agustus 1945—dan diresmikan Presiden Sukarno sehari kemudian—tidak dilakukan secara gamblang agar Jepang tidak curiga. Oleh para perumus negara Indonesia, BKR hanya disisipkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang telah dibentuk dua hari sebelumnya.

Awalnya, BKR tidak ditempatkan sebagai angkatan bersenjata reguler, melainkan hanya untuk menjaga keamanan saja. BKR juga bukan merupakan institusi yang dibebani tanggung jawab sebagai pertahanan negara. Tapi, pada perkembangannya nanti, BKR justru berkembang sendiri menjadi korps pejuang bersenjata.

Kendati golongan tua berhati-hati dalam memposisikan BKR, namun tidak bagi kaum muda. Mereka justru melihat ini adalah peluang besar untuk menggalang kekuatan militer. Maka, struktur kepengurusan BKR pun dirumuskan dengan lebih serius, dan terbentuklah BKR tingkat pusat di Jakarta.

Baca Juga:   Sejarah 18 September: Peristiwa Madiun, Musnahnya Kaum Tua dan Bangkitnya Kaum Muda PKI

BKR Pusat lalu disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk pada 29 Agustus 1945. BKR di Jakarta ini dimotori anak-anak muda pemberani macam Moefreni Moekmin, Daan Mogot, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Zulkifli Lubis, Kaprawi, Priyatna, Soeroto Koento, Daan Jahja, Sutaklasana, dan lainnya.

Diresmikannya BKR Pusat memantik pembentukan laskar-laskar serupa di berbagai wilayah di tanah air. Di sejumlah daerah di Jawa Barat, termasuk di Bogor, Bandung, Garut, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, Lembang, Purwakarta, atau Sumedang, misalnya, BKR diprakarsai oleh Husein Sastranegara, Ibrahim Adjie, Arudji Kartawinata, Pardjaman, Amir Machmud, Umar Wirahadikusumah, dan lainnya.

Sedangkan Sudirman, juga G.P.H. Djatikusumo serta beberapa tokoh lainnya, mempelopori pembentukan BKR di Jawa Tengah. Sudirman inilah yang kelak dikenal sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI.

Tak hanya unsur darat (cikal-bakal TNI AD), BKR juga merambah sektor laut dan udara. BKR Laut yang kelak menjadi TNI AL juga dibentuk atas peran besar para pemuda yang sebelumnya berkecimpung di bidang pelayaran seperti R.E. Martadinata, Mas Pardi, R. Suryadi, dan lainnya. BKR Laut Pusat diresmikan pada 10 September 1945 yang segera diikuti dengan pembentukan turunannya di berbagai daerah.

Di sektor angkasa. BKR Udara yang merupakan generasi pendahulu TNI AU dirintis oleh para mantan anggota korps penerbangan Belanda, macam Militaire Luchtvaart (ML), Marine-Luchtvaartdienst (MLD), dan Vrijwillig Vliegers Corps, maupun Jepang yakni Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai, serta Nanpo Koku Kabusyiki. BKR Udara berdiri di daerah-daerah yang memiliki pangkalan udara.

Pada perkembangannya, BKR nantinya resmi dijadikan sebagai angkatan perang RI. Dimulai dari peningkatan fungsi BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sejak 5 Oktober 1945, yang kelak tanggal ini dijadikan sebagai hari lahir TNI. kemudian berganti nama Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 26 Januari 1946. Mereka yang bergabung ke BKR untuk memperdalam tugas dan fungsi menjadi organisasi ketentaraan.

Pembentukan TKR tidak lepas dengan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia dan membuat situasi Indonesia menjadi tidak aman. Karena Belanda ingin menguasai lagi bangsa Indonesia. Untuk memperluas fungsi ketentaraan, pada 7 Januari 1946 Pemerintah mengganti Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, upaya pemerintah menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan yang siap bertempur dan berjuangan untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan kekuatan bersenjata yang sudah terbentuk akhirnya pemerintah menyatukan menjadi TNI pada 3 Juni 1947, yang diresmikan langsung oleh Sukarno. Presiden Soekarno juga menetapkan Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai pimpinan TNI.


Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password