Sejarah 21 Mei: Runtuhnya Rezim Suharto Oleh Gerakan Reformasi

Tampak Wakil Presiden BJ Habibie yang menyaksikan pidato pengunduran Suharto sebagai Presiden Indonesia (Dok.Istimewa)

Bosscha.id – Pukulan bertubi-tubi yang diterima Pak Harto selama awal Mei 1998, berhasil membuat Presiden kedua Republik Indonesia ini jatuh tersungkur di pojokan ring. Hingga memaksa sang jendral untuk keluar dari arena pertarungan.

Pamitnya Pak Harto dari singgasana, akhirnya membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki presiden baru, setelah 32 tahun lamanya kursi itu diduduki oleh Sang Jendral. Pidato pengunduran diri disampaikan di Istana Negara pada kamis pagi 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, tepat hari ini 22 tahun yang lalu.

Dalam pidatonya, Pak Harto mengakui bahwa langkah ini dia ambil setelah melihat “perkembangan situasi nasional” saat itu. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional, menjadi alasan utama mundurnya Suharto.

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998,” ujar Pak Harto, dilansir dari buku Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) yang ditulis oleh Bacharuddin Jusuf Habibie.

Dengan pengunduran diri ini, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Pak Habibie pun langsung disumpah sebagai presiden saat itu juga. Sejak hari itu, Indonesia memasuki era baru.

Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof H BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003,” ucap Suharto.

Gerakan reformasi adalah penyebab utama lengsernya Suharto dari tampuk kekuasaannya. Aksi demonstrasi menuntut reformasi ini mulai terjadi sejak Suharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali menjadi presiden setelah Golkar memenangkan Pemilu 1997.

Kondisi politik saat itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pemerintah dinilai menjadi penyebab terjadinya Peristiwa Sabtu Kelabu karena mencopot Megawati Sukarnoputri dari jabatan Ketua Umum PDI sehingga menimbulkan dualisme partai.

Megawati yang kala itu popularitasnya sedang meroket, juga statusnya sebagai anak Presiden Sukarno, memang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan. Apalagi, Megawati menjadi pimpinan partai menjelang Pemilu 1997.

Tak hanya itu, pasca-Peristiwa 27 Juli 1996, kemudian muncul serangkaian peristiwa hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap melawan pemerintahan tirani Suharto. Sejak saat itu, gelombang perlawanan terhadap Suharto pun semakin besar.

Berbagai aksi mahasiswa yang semula hanya dilakukan di dalam lingkungan kampus, kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998. Mahasiswa pun semakin berani berdemonstrasi setelah Pak Harto kembali terpilih sebagai presiden untuk periode ketujuh dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998.

Jika awalnya mahasiswa hanya menuntut perbaikan ekonomi. Namun setelah Suharto terpilih, tuntutan pun berubah menjadi pergantian kepemimpinan nasional. Namun Pak Harto tak bergeming, atas alasan stabilisasi nasional Pak Harto pun merespon keadaan ini dengan menurunkan aparat keamanan dalam mengatasi aksi mahasiswa. Tindak kekerasan pun dilakukan aparat dalam mengatasi berbagai aksi demontrasi ini, sehingga mengubah aksi yang tadinya berjalan dengan damai berudah menjadi tragedi.

Ilustrasi Bosscha.id

Beberapa aksi mahasiswa yang ditanggapi secara represif oleh aparat, salah satunya adalah di Yogyakarta pada 8 Mei 1998 yang menyebabkan tewasnya Moses Gatutkaca. Mahasiswa Universitas Sanata Dharma itu meninggal akibat pukulan benda tumpul. Tragedi pun kembali terjadi saat aparat mengatasi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam milik aparat.

Esoknya, pada 13-15 Mei 1998, terjadi sebuah kerusuhan bernuansa rasial di Jakarta dan sejumlah kota besar. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 itu.

Lalu, mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Suharto. Berbagai tragedi dan kerusuhan tidak menghentikan mahasiswa untuk terus bergerak melawan tirani.

Dan pada 18 Mei 1998, aksi mahasiswa dalam jumlah besar berhasil menguasai gedung DPR/MPR. Saat itulah, posisi Suharto semakin terpojok. Sebab, pada hari itu juga pimpinan DPR/MPR yang diketuai Harmoko meminta Suharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Namun, Suharto berusaha melakukan perlawanan. Salah satunya adalah dengan menawarkan pembentukan Komite Reformasi sebagai pemerintahan transisi hingga dilakukannya pemilu berikutnya.

Namun, sejumlah tokoh yang ditemui Suharto pada 19 Mei 1998, menolak usul pembentukan Komite Reformasi. Suharto pun semakin terpukul setelah 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita juga menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau kabinet baru hasil reshuffle.

Bahkan, dalam pernyataan tertulis yang disusun di Gedung Bappenas pada 20 Mei 1998, 14 menteri itu secara implisit meminta Suharto untuk mundur. Ia pun sadar posisinya semakin lemah. Kegalauannya pun mencapai puncaknya pada Rabu malam itu, 20 Mei 1998. Atas sejumlah pertimbangan, dia pun memutuskan untuk mundur esok harinya, 21 Mei 1998.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password