Catatan DPRD KBB untuk LKPJ Bupati Tahun 2019

Ilustrasi/Bosscha.id

Bosscha.id– Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat paripurna membahas rekomendasi dan catatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Barat Tahun 2019, Senin (11/5/2020).

Dalam rapat yang menggunakan video teleconference tersebut, legislatif memberikan sejumlah catatan dan masukan stratregis sebagai salah satu perangkat evaluasi kinerja perjalanan kegagalan dan keberhasilan pemerintahan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan selama ini.

Ketua Pansus IV DPRD KBB, Dadan Supardan menyebutkan, ada sejumlah catatan strategis serta rekomendasi yang diberikan ke eksekutif. Di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tata kelola pemerintah, sarana dan prasarana, dan jaminan kesehejateraan masyarakat.

“Cakupan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar itu harus ditingkatkan. Selain itu, catatan lainnya adalah mewujudkan sektor ekonomi berkeadilan dan mewujudkan tata pengeloalan pemerintah yang baik. Itu menjadi hasil laporan kerja pansus untuk direkomendasikan di LKPJ Bupati ini,” ungkap Dadan.

Menurut Dadan, walaupun ada beberapa program yang terealisasi dengan baik, dan rancangan program yang lebih variatif oleh pihak eksekutif. Namun, menurutnya, LKPJ Bupati Tahun 2019 hendaknya dapat dijadikan sebagai refleksi untuk perbaikan pemerintahan dengan visi-misi Akur (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi) ini di tahun berikutnya.

“Muatan LKPJ telah ditetapkan melaui visi- misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Kami berharap, kegagalan dan keberhasilan jadi acuan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di KBB di tahun mendatang,” kata politisi Golkar ini. 

Wakil Ketua DPRD KBB, Ayi Sudarajat menerangkan, potensi unggulan di KBB seperti, pertanian dan pariwsata diharpakan bisa dikembangkan dengan lebih baik. Dengan begitu, diharapkan sektor ekonomi di KBB dapat lebih meningkat.

Baca Juga:   Flyover Padalarang Segera Dibangun, Begini Rekayasa Lalin di Sejumlah Titik

“Untuk meningkatan kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara negara, kami sarankan bisa juga melalui pembentukan badan ekonomi daerah,” ujar Ayi.

Selain itu, Ayi juga menyarankan, di samping pihak eksekutif juga dapat membuat sistem terintegrasi di dalam pemerintahan, pihak eksekutif juga harus segera menegakan peraturan daerah (perda) izin toko-toko modern, dan memperketat izin-izin usaha di Bandung Barat.

“Kami harapkan bisa dijadikan pedoman dari hasil evaluasi DPRD untuk Bupati,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi PDIP, Ida Widaningsih, menyarankan agar pemerintah fokus memperhatikan pada indeks pembangunan manusia (IPM) di KBB khususnya di wilayah selatan yang masih tertinggal. 

“Tahun 2019, IPM KBB menunjukan 68,27 persen yang terbentuk dari indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli. Namun kami berharap, ketimpangan IPM, di wilayah seperti Cipongkor dan Rongga bisa segera diperbaiki,” ujar Ida.

Ida menambahkan, bahwa eksekutif harus bisa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( SDM), salah satunya lewat pendidikan.

“Meningkatkan frekuensi kompetensi guru di setiap jenjang pendidikan. Meningkatan sarana dan prasana jumlah siswa,” katanya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password