Mudik Dilarang, Hidup di Kota Tunggang Langgang

Ilustrasi Bosscha.id

Bosscha.id – Bagi kaum urban yang sampai saat ini belum sempat pulang kampung karena masih harus mencari nafkah, lebaran tahun ini mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, sebagian besar kaum urban yang berada di perkotaan, kemungkinan besar akan merayakan Idul Fitri di tanah perantauan.

Pasalnya, baru-baru saja Pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik ke kampung halaman di tahun ini. Hal ini mengacu pada terus meningk  atnya jumlah kasus positif corona di Indonesia. Pemerintah khawatir penyebaran virus corona akan makin meluas jika tradisi mudik masih ada di tahun ini. Karena para pemudik itu berpotensi besar menyebarkan virus di kampung halamannya.

Namun lagi-lagi, Pemerintah lambat dalam megambil keputusan akan pelarangan mudik ini. Karena jauh-jauh hari sebelum larangan mudik ini dikeluarkan, sebagian besar kaum urban yang ada di kota-kota besar termasuk Jakarta sudah lebih dulu mudik. Menurut data Kementrian Perhubungan (Kemenhub), hampir 1 juta orang sudah curi start mudik.

Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Mereka yang curi start mudik sudah ada di kampung halamannya masing-masing, yang betul-betul berpotensi menjadi carrier virus corona, hanya diimbau untuk melakukan karantina mandiri selama dua pekan.

Namun, kini timbul permasalahan baru. Kita sudah tahu, para pekerja di sektor informal susah payah mencari nafkah sejak arahan social distancing digalakkan. Jika para perantau itu ‘lapar’, mereka cenderung akan mencari perlindungan di kampung halaman bukan?.

Ini adalah efek domino karena enggannya pemerintah pusat untuk memberlakukan amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti yang terkandung di BAB III (Hak dan Kewajiban) di Pasal 8 berbunyi seperti ini “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina”.

Baca Juga:   Tips Memilih Sepeda Untuk Goweser Pemula

Alih-alih melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, pemerintah justru malah menekankan penerapan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mana hak rakyat dan kewajiban pemerintah tak jelas.

Coba kita lihat fenomena baru-baru ini. Di pinggir-pinggir jalan di beberapa pusat kota (khususnya Kota Bandung), mulai banyak bermunculan para tunawisma dadakan yang menjajakan diri, mengharap belas kasihan dari para masyarakat lain yang masih lalu lalang di jalanan.

Dari manakah mereka berasal?, mungkin saja dari ketidakjelasan tentang Kewajiban Pemerintah dalam penanggulangan rakyatnya pasca penerapan PSBB ini. Atau mereka adalah sebagian kaum urban yang terlambat pulang kampung atau yang memang tak sanggup pulang kampung oleh sebab mata pecahariannya hilang karena dampak dari pandemi ini.

Jika melihat berbagai permasalahan di atas, dilematis memang. Di satu sisi kita harus menekan penyebaran virus ini, pelarangan mudik memang dirasa efektif untuk menekan itu, meski terlambat dilalukan oleh pemerimtah. Namun di sisi lain, jika para perantau yang notabene bekerja di sektor informal ini patuh terhadap larangan Pemerintah untuk tidak mudik, akankah Pemerintah sanggup melaksankan kewajibannya?.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password