Sejarah 9 April: Gus Dur Meresmikan Imlek Sebagai Hari Libur Fakultatif

Kematian Gusdur merupakan pukulan bagi seluruh umat beragama (Bosscha.id)

Bosscha.id – Terhitung dari tahun 1968-1999 perayaan tahun baru Imlek di Indonesia, dilarang untuk diselenggarakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto melarang berbagai hal yang berbau Tionghoa, diantaranya adalah melarang perayaan tahun baru imlek secara terbuka.

Rezim Orde Baru melarang warga Tionghoa untuk menunjukkan ekspresi keagamaan dan budaya mereka di muka umum. Hidup juga kian muram gara-gara stigma yang harus mereka tanggung pada tahun-tahun Indonesia dilanda krisis moneter, pasca runtuhnya rezim orde baru.

Aroma rasis terhadap etnis Tionghoa mulai menyerebak tak lama setelah Suharto mendapat “kado” Supersemar. Di antaranya adalah kebijakan menutup sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina. Puncak rasisme rezim Sang Jenderal ini adalah saat dikeluarkannya Inpres tentang pelarangan perayaan agama, kepercayaan, adat istiadat dan budaya Tionghoa.

Sejak saat itu, perayaan Imlek pun menjadai haram dirayakan di depan publik. Setali tiga uang, pelarangan juga sampai-sampai menyangkut kepada pemakaian aksara Cina. Lagu-lagu berbahasa Mandarin pun lenyap dari siaran radio.

Semua itu dilaksanakan dengan alasan yang terasa berlebihan dan cenderung dibuat-buat: bahwa manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berpusat dari negeri leluhurnya, sehingga dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara pribumi (Indonesia).

Rezim berdalih bahwa semua kebijakan ini adalah demi proses asimilasi etnis yang lebih luas dan menyeluruh. Memang, perayaan Imlek tidak sepenuhnya dilarang. Inpres menitahkan, “perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga”.

Masa-masa suram itu pun akhirnya berakhir kala Reformasi bergulir pada 1998. Dalam masa baktinya yang singkat, Presiden BJ Habibie menerbitkan Inpres No. 26/1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres ini juga berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dan pasca lengsernya Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lah yang kemudian bertindak lebih jauh lagi. Ia muncul membela hak komunitas Cina dengan konsep kebangsaan baru yang diperkenalkannya. Dalam konsep kebangsaan Gus Dur, tak ada yang namanya pribumi dan nonpribumi.

Dikotomi semacam itu adalah kesalahan dan gara-gara itu komunitas Cina dinafikan dari nasionalisme Indonesia. Bagi Gus Dur, tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina. Ia sendiri mengatakan dirinya adalah keturunan blasteran Cina dan Arab.

Dan sebagai upaya untuk melepaskan diri dari belenggu rasis semacam itu, Gus Dur pun lantas memperkenalkan konsep kebangsaan yang non rasial. Gus Dur menyebut kelompok-kelompok etnis di Indonesia sebagai ‘orang’ bukan ‘suku’. Ia berbicara tentang orang Jawa (etnis Jawa), orang Maluku (etnis Maluku) dan orang Tionghoa yang kesemuanya adalah orang Indonesia. Dan pada akhirnya ia mendesak ‘penduduk pribumi’ Indonesia untuk menyatu dengan etnis Tionghoa.

Gus Dur pun merealisasikan gagasannya itu ketika naik jadi presiden pada 1999. Cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar NU yaitu Kiai Hasyim Asy’ari yang sejak lama dikenal sebagai pluralis itu menganulir Inpres No. 14/1967 dengan menerbitkan Inpres No. 6/2000. Sejak itulah, komunitas Tionghoa bebas kembali menjalankan kepercayaan dan budayanya.

Inpres yang terbit pada 17 Januari tersebut membawa suka cita yang telah lama surut. Tahun baru Imlek tahun itu, yang jatuh pada 5 Januari, dirayakan dengan cukup megah di kompleks Museum Fatahillah Jakarta. Dan pada 9 April 2001, tepat hari ini 19 tahun lalu, dengan Keppres No. 9/2001, Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Baru pada tahun 2002, hari raya Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Sukarnoputri, yang mulai berlaku tahun berikutnya.

Oleh karena kebijakan-kebijakan inklusif Gus Dur itu, tak aneh jika di kemudian hari, tepatnya pada 10 Maret 2004, yang bertepatan dengan perayaan Cap Go Meh di Klenteng Tay Kek Sie. Masyarakat  Tionghoa di Semarang kala itu menyematkan julukan kepada Gus Dur yaitu “Bapak Tionghoa”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password