Sejarah 26 Maret: Transformasi Suharto dari Pejabat Presiden Menjadi Presiden

Kekuasaan Supersemar berhasil melengserkan posisi Sukarno (Bosscha.id)

Bosscha.id – Tepat hari ini 52 tahun yang lalu, Suharto dilantik secara resmi dan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-2, menggantikan Sukarno. Pelantikan ini tanpa didampingi adanya jabatan Wakil Presiden. Status pejabat presiden yang melekat padanya pun seketika berganti menjadi Presiden

Sebelum dilantik menjadi Presiden, satu tahun sebelumnya yaitu pada 12 Maret 1967, Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden RI, setalah Sukarno dilengserkan 5 hari sebelumnya, yaitu pada 7 Maret 1967.

Pelantikan ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 yang menetapkan mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno.

Ketetapan ini selanjutnya menetapkan mengangkat Pemegang Ketetapan MPRS No. IX/1966, Jenderal Soeharto, sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

Sementara itu, dalam pidato sambutannya setelah dilantik menjadi Pejabat Presiden, Jenderal Suharto mengatakan bahwa apa yang telah dicapai melalui Sidang Istimewa MPRS adalah kemampuan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat yang dilaksanakan oleh MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat.

Setelah PKI dan semua onderbouw-nya dibabat habis pada akhir 1965, Sukarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang ia mainkan sejak awal 1960-an runtuh dan manuver Angkatan Darat kian tak terbendung. Jenderal Suharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Sukarno.

Kekuatan politik Sukarno surut dengan cepat setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Terlepas dari perdebatan bahwa Sukarno dipaksa menerbitkan surat itu, yang jelas Supersemar telah memberi mandat kepada Suharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden.

Dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya, Suharto dan para pendukungnya pun kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa.

Tanpa pikir panjang, Suharto pun langsung tancap gas. Pada 12 Maret Ia membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Sukarno. Lalu pada 27 Maret Sukarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Suharto. Pembersihan loyalis Sukarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi.

Dominasi Suharto pun kian menguat di kalangan anggota MPRS yang anti-Sukarno. Sepanjang Juni hingga Juli, sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Suharto, seperti ratifikasi Supersemar dan pelarangan marxisme. MPRS juga tak ragu lagi menuntut penjelasan resmi Sukarno terkait mismanajemen rezim Demokrasi Terpimpin dan termasuk peran Sukarno dalam G30S.

Beberapa pengamat menyebut, bahwa adanya dualisme kepemimpinan nasional setelah Supersemar terbit. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Suharto mengambil alih hampir semua kewenangan eksekutif presiden. Sukarno pun diperlakukan tak lebih hanya sebagai tukang teken dokumen. Suharto pun mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Sukarno.

Baca Juga:   Sejarah 31 Maret: Diresmikannya Menara Eiffel, Salah Satu Ikon Monumental Prancis

Dilantiknya Suharto sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia juga menandai dimulainya rezim Orde Baru selama lebih dari 30 tahun ini. Rezim terlama dalam sejarah pemerintahan RI tersebut ditandai dengan penguatan pembinaan bangsa yang fokus menggerakkan ekonomi pasca-inflasi besar-besaran dan penataan sistem politik yang menunjang pembangunan ekonomi.

Suharto merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang kariernya melesat dengan cepat. Berbagai jabatan dia pegang, seperti Komandan Wehkreise III pada Agresi Militer Belanda II, elite militer pada peristiwa Ganyang Malaysia, hingga Panglima Komando Mandala saat Operasi Pembebeasan Irian Barat.

Dan selama menjadi pejabat presiden, Suharto melakukan sejumlah perubahan terutama rencana pembangunan. Berbagai sektor mulai dibenahi dan mengubah sistem yang ada pada era Sukarno. Mendekati pemilihan umum pada 1971, perbincangan hangat mengenai penunjukan Suharto menjadi presiden penuh akhirnya muncul. MPRS melakukan sidang untuk meresmikan kepemimpinan Suharto.

Sehari setelah dilantiknya Suharto menjadi presiden ke-2 RI secara penuh. Yaitu pada 27 Maret 1968, Suharto menyampaikan pidato perdananya sebagai presiden ke-2 RI. Selain pidato, di hari itu pula Suharto pun mempunyai jadwal kunjungan ke luar negeri. Jepang dan Kamboja menjadi tujuan rombongan presiden. Khusus Jepang, kunjungan ini bertujuan untuk mencapai kerja sama ekonomi. Rombongan terdiri dari 45 orang, yaitu para pejabat negara dan wartawan.

Sebelum Suharto berangkat, mandat untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara diberikan kepada menteri negara Sultan Hamengkubuwono IX, sekaligus menjadi pejabat presiden. Suharto memberikan mandat kepada Hamengkubuwono IX untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai Kepala Negara selama Ia berada di luar negeri. Sultan juga mempunyai wewenang sebagai menteri luar negeri karena Menlu Adam Malik juga ikut presiden ke luar negeri.

Seiring berjalannya waktu menjadi presiden, Suharto pun dipilih kembali oleh MPR pada 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dan akhirnya pada 21 Mei 1998 Suharto memutuskan untuk mundur menyusul banyaknya aksi kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Wakil presiden BJ Habibie pun dilantik sebagai Presiden ke-3 RI menggantikan Suharto yang mengundurkan diri. Namun, BJ Habibie menjabat presiden tak sampai dua tahun.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password