Disnakertrans KBB Ultimatum Perusahaan Agar Patuh UU Ketenagakerjaan

Bosscha.id– Buruh di Kabupaten Bandung Barat sampai saat ini masih ada yang belum terlindung dari risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, serta belum punya jaminan penghasilan di hari tua. Sebab, beradarsarkan informasi dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) atau serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan, di KBB masih ada yang belum mendaftarkan karyawannya ke kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

“Ini menjadi tugas kami untuk terus sosialisasi bahwa manfaat dari ikut kepesertaan jaminan sosial itu sangat positif bagi perusahaan. Itu yang terkadang belum dipahami oleh mereka (perusahaan),” kata Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja, Disnakertrans KBB, Intan Cahya Rachmat, Kamis (12/3/2020).

Bosscha.id

Menurut Intan,  sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan perusahaan wajib mendaftarkan semua karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sejauh ini, kata Intan,  ada beberapa perusahaan yang mendapatkan teguran karena melakukan pelanggaran. Itu juga dilakukan setelah ada monitoring dari Disnaker. 

“Ini kemudian diikuti Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3, dan dilaporkan ke UPTD Wilayah IV Pengawas Ketenagakerjaan, di provinsi. Karena, kewenangan untuk memberikan sanksi, langsung dari provinsi,” terangnya.

Baca Juga:   Cari Dana untuk PPKM Mikro, Kades di KBB Dibuat Pusing Tujuh Keliling

Meski demikian menurut Intan,  untuk perusahaan besar dan berskala nasional di KBB kebanyakan sudah menjalankan sesuai aturan.

“Yang belum menjalankan amanat UU itu adalah perusahaan kecil dan menengah seperti perusahaan pertambangan di daerah Cipatat. Namun baik perusahaan besar, menengah, dan kecil di KBB yang berjumlah sekitar 800’an perusahaan, sesuia aturan itu harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan,” kata Intan.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password