Sejarah 9 Maret: Peresmian Jalan Bebas Hambatan Pertama di Indonesia

Kondisi tol Jagorawi sebelum diresmikan (Dok.Istimewa)

Bosscha.id – Jagorawi adalah akronim dari nama tiga tempat yang terhubung oleh jalan tol ini, yaitu: Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Presiden RI ke-2, yaitu Suharto memang amat bangga saat proyek pembangunan Tol Jagorawi yang dimulai sejak 1973 itu akhirnya rampung. Suharto menganggap Tol Jagorawi istimewa karena merupakan jalan bebas hambatan pertama yang ada di Indonesia.

Dalam pembangunannya, Jagorawi dibantu oleh pihak asing, proyek ini menghabiskan dana sekitar RP 16 miliar. Memiliki panjang 52 kilometer dengan enam jalur, awal masa percobannya kendaraan yang melintasi jalan ini tidak dikenakan biaya.

Peresmian jalan tol sepanjang 52 KM ini dilakukan pada 9 Maret 1978 atau tepat hari ini 42 tahun yang lalu, yang diresmikan langsung oleh Presiden Suharto. Tarif tol berlaku setelah pengelolaanya diberikan pada PT Jasa Marga. Hasil yang didapat dari retribusi (tarif tol) tersebut digunakan kembali untuk untuk biaya perawatan jalan tol terebut.

Ketika masih dalam tahap pembangunan, jalan tol Jagorawi ini belum berstatus sebagai jalan tol. Ketika jalan tersebut selesai dibangun, Pemerintah RI memikirkan agar biaya operasianal dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat berjalan secara mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden RI agar ruas jalan Jakarta-Bogor tersebut dijadikan jalan tol.

Maka 2 pekan sebelum jalan tol Jagorawi ini diresmikan, tepat pada 25 Februari 1978, terbit PP No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero yang mengurusi dan mengelola infrastruktur jalan raya. Dari situlah, kemudian lahir badan usaha persero PT. Jasa Marga (Persero) pada 1 Maret 1978, sepekan sebelum jalan tol Jagorawi ini diresmikan.

Jalan tol Jagorawi yang dikelola oleh PT Jasa Marga, ini mempunyai gerbang tol Cililitan, TMII, Dukuh, Pasar Rebo, Cibubur, Cibubur Utama, Cimanggis Utama, Cimanggis, Gn. Putri, Citeureup, Sentul, Sentul Selatan, Bogor, dan Ciawi. Dan melintasi Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

bosscha.id

Suharto sendiri menjamin mutu Tol Jagorawi tidak kalah dengan fasilitas jalan serupa di negara-negara maju. Jalan ini, lanjutnya, dibangun lantaran semakin majunya kehidupan ekonomi dan bertambah cepatnya pembangunan. Selain itu, katanya, juga demi tujuan pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Jakarta saja.

Tol Jagorawi boleh jadi memang membanggakan karena inilah jalan bebas hambatan pertama di tanah air. Namun, dibalik kebanggaan dan manfaatnya, ternyata tidak sedikit yang harus dikorbankan maupun yang menjadi korban, baik sebelum, selama, dan setelah beroperasinya Tol Jagorawi ini.

Baca Juga:   Sejarah 30 Maret: Peringatan Hari Film Nasional, Ini Sejarahnya

Pembangunan Tol Jagorawi sebenarnya bukan murni ide dari Suharto maupun rezim Orde Baru. Gagasan dibangunnya jalan bebas hambatan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor untuk pertama kalinya dicetuskan Raden Sudiro, Walikota (dulu setingkat Gubernur) Jakarta periode 1953-1960.

Ini bermula dari keresahan Sudiro karena kas Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta mulai menipis setelah membangun Jalan Soedirman dan M.H. Thamrin. Sang walikota kelimpungan karena pengeluaran meningkat, padahal subsidi dari pemerintah pusat sangat terbatas.

Sudiro pun berpikir keras. Hingga akhirnya, pria kelahiran Yogyakarta tanggal 24 April 1911 yang juga kakek dari aktor Tora Sudiro ini menemukan salah satu jalan keluar. Jika Jakarta punya jalan bebas hambatan berbayar seperti yang sudah ada di beberapa negara lain, maka hasilnya bisa untuk menambah pemasukan.

Maka, pada 1955, Sudiro dan Badan Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta menyampaikan usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS). Namun, keinginannya ternyata bertepuk sebelah tangan. Sebagian besar anggota dewan menolak.

Banyak alasan yang disebutkan terkait penolakan tersebut. Ada yang menganggap, jalan tol justru akan menghambat kelancaran lalu lintas. Beberapa anggota dewan lainnya menyebut, penarikan uang atau pajak untuk jalan merupakan kebijakan yang sudah usang dan berpotensi menimbulkan perpecahan, seperti yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda.

Keinginan Sudiro tentang Jakarta yang mempunyai jalan tol, baru terwujud saat Orde Baru berkuasa. Pada 1973, tak lama setelah Soeharto ditetapkan MPR sebagai Presiden RI untuk periode keduanya, dimulailah megaproyek infrastruktur, yakni jalan panjang yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor.

Semula, jalan ini sebenarnya direncanakan memiliki dua fungsi, yakni untuk sipil dan militer. Selain dimanfaatkan sebagai jalan raya pada umumnya, jalan ini juga akan digunakan sebagai landing-strip darurat bagi pesawat-pesawat tempur jika sewaktu-waktu terjadi perang.

Maka, dilihat dari fungsi awalnya, pembangunan jalan Jakarta-Bogor ini bukan dimaksudkan sebagai jalan bebas hambatan. Namun, setelah pembangunan jalan selesai, muncul gagasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) saat itu, Ir. Sutami, yang mengusulkan supaya jalan baru Jakarta-Bogor itu dijadikan sebagai jalan tol berbayar.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password