Sejarah 7 Maret: MPRS Melengserkan Sukarno Dari Kursi Presiden

Dalam akhir sidang, MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Sukarno, dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia (Sumber Foto: https://www.merdeka.com)

Bosscha.id – Kekuatan politik Sukarno perlahan namun pasti, mulai surut setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Terlepas dari perdebatan bahwa Sukarno dipaksa menerbitkan surat itu, yang pasti Supersemar memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden.

Terlebih setelah PKI dan semua rentetannya habis diberangus pada akhir tahun 1965. Sudah jelas terlihat dengan dibabat habinya PKI, maka Sukarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang telah Sukarno jalankan sejak awal 1960-an itu porak poranda. Di sisi lain manuver Angkatan Darat dibawah komando Jenderal Suharto pun kian cepat dan tak terbendung. Perlahan namun pasti, hal ini lalu membuat Jenderal Suharto mengambil alih panggung dan menyisihkan Sukarno.

Cengkraman Suharto pun kian menguat di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anti terhadap Sukarno. Sepanjang Juni hingga Juli sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Suharto, seperti ratifikasi Supersemar dan pelarangan marxisme. MPRS juga tak ragu lagi menuntut penjelasan resmi Sukarno terkait mismanajemen rezim Demokrasi Terpimpin dan termasuk peran Sukarno dalam G30S.

Gelar ‘presiden seumur hidup’ kepada Sukarno yang sempat dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 itu pun ditanggalkan. Sukarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden. Sukarno menolak tuntutan MPRS untuk memberi penjelasan, tetapi jelas sudah bagi semua orang bahwa era Sukarno sudah berakhir. Terlihat jelas, Suharto mengambil alih hampir semua kewenangan eksekutif presiden. Sukarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. Suharto mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Sukarno.

Pada 22 Oktober 1966 MPRS mengirimi nota kepada Sukarno yang pada intinya meminta Sukarno melengkapi pertanggungjawabannya perihal G-30-S/PKI. Meski jelas terdesak, Sukarno bukannya tanpa pendukung. Para perwira-perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat padanya.

Dan pada November mereka berencana akan membuat skenario pura-pura menculik Sukarno ketika berkunjung ke Jawa Timur. Mereka siap mendesak Sukarno untuk melawan balik Suharto. Sukarno yang sangat gandrung pada doktrin persatuan tentu dengan tegas menolaknya. Sukarno tak ingin pecah perang saudara.

Kabar itu pun lalu sampai kepada Suharto, yang kemudian melarang kunjungan itu dan kemudian melancarkan usaha lebih gencar untuk membungkam loyalis Sukarno. Para perwira yang dianggap masih setia pada Sukarno pun kemudian diberi beberapa pos jabatan yang menguntungkan. Dia juga menunjuk anggota baru DPR Gotong Royong yang sejalan dengannya untuk memuluskan pelengseran Sukarno melalui mekanisme Sidang MPRS.

Baca Juga:   Sejarah 24 September: Hari Tani Nasional, Perjuangan Petani Terlepas dari Sistem Feodal

Pada 10 Januari 1967, Sukarno pun akhirnya mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS. Dalam nota itu Sukarno menyebut tiga alasan G30S 1965 bisa terjadi, yakni keblingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihaian subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Namun MPRS menilai penjelasan itu tidak memuaskan dan menolaknya. Dan itu adalah usaha terakhir Sukarno mempertahankan diri dan ia kalah.

Suharto pun tahu betul kalau Sukarno sudah tak mampu menopang kekuasaanya lagi. Apalagi MPRS lalu mengelurkan sikap resmi pada 21 Januari yang intinya menyatakan bahwa Sukarno “alpa memenuhi ketentuan konstitusional”. Dua hari kemudian Suharto memberi Sukarno pukulan telak: ABRI menyatakan telah sampai pada batas kesabaran terkait penyelesaian kasus G30S 1965.

Tak ada pilihan lagi yang tersisa bagi Sukarno, pilihan terakhir adalah mundur dari jabatan persiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS. Namun pada saat terakhir pun Sukarno masih mencoba bernegosiasi dengan Suharto. Pada 7 Februari ia mengirim surat kepada Suharto yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asal ia tetap dipertahankan sebagai kepala negara.

Sudah barang tentu “Raja Jawa” seperti Suharto pasti menolak usulan itu. Karena masih alotnya hati Sukarno, beberapa hari kemudian sejumlah panglima angkatan turun tangan membujuknya untuk bersedia lengser. Nasution, yang sebelumnya masih bersikap lunak, kini juga terus terang bahwa seharusnya Sukarno diturunkan dan diseret ke pengadilan.

Dan akhirnya Sukarno pun tak punya menyerah dan bertekuk lutut. Pada 22 Februari, di Istana Negara, dengan disaksikan Suharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Sukarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar, Suharto.

Dan tepat hari ini 53 tahun yang lalu, atau pada 7 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS mulai digelar sebagai pengukuhan jatuhnya tahta Sukarno. Dalam sidang itu MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai UUD 1945—bukan lagi pembantu presiden.

Dalam akhir sidang, MPRS dengan tegas memutuskan mencabut kekuasaa presiden Sukarno, dan sekaligus menetapkan “Sang Raja Jawa” Letnan Jenderal Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia. MPRS pun melantik Suharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Dia menggantikan Presiden Sukarno yang pernah ditasbihkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password