Angka Pernikahan Dini Tinggi, KPAI Bandung Barat: Segera Terbitkan Perda KLA

Bosscha.id

Bosscha.id– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kabupaten Bandung Barat, mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak di KBB menjadi perda. Terbitnya perda diharapkan perlindungan terhadap anak akan semakin kuat karena didukung secara konstitusional.

“Adanya perda tersebut diharapkan perhatian kepada anak juga akan lebih maksimal dalam pemenuhan hak-haknya,” ujar Komisioner KPAI KBB Adi Haryanto, Senin (27/1/2020).

Dengan terbitnya perda tersebut, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan hak kegiatan budaya akan terakomodasi. Sehingga menurut Adi, saat ini KBB sudah seharusnya menjadi daerah yang mampu mengakomodasi hak anak tanpa adanya diskriminasi.

“Sudah selayaknya KBB memiliki Perda Kabupaten Layak Anak sesuai dengan salah satu amanat UU No 23Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Sebab, jika melihat data yang tercatat di KPAI pusat di sepanjang tahun 2011-2018 terdapat lebih dari 33.000 kasus terhadap anak di berbagai daerah. Belum lagi usia menikah pertama bagi perempuan masih di 19 tahun meski idealnya adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Oleh karenanya perlu ada perlindungan terhadap anak supaya masa depan mereka tetap terjamin,” paparnya.

Di KBB sepanjang 2019, tercatat ada 19 kasus yang dilaporkan dan ditangani pihaknya dengan jumlah korban mencapai puluhan anak.

Menurut Kabid Pemenuhan Hak Anak, BKKBN Jabar, Inga Wahyuni saat ini KBB masuk kategori KLA Pratama. Untuk bisa naik menjadi Utama ada beberapa syarat penilaian yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya Perda KLA. Pada April 2019 saat dilakukan verifikasi penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai KBB masih di bawah 600 sehingga levelnya masih KLA Pratama.

Baca Juga:   Cari Dana untuk PPKM Mikro, Kades di KBB Dibuat Pusing Tujuh Keliling

“Awalnya KBB mengajukan nilai sekitar 842 namun setelah diverifikasi masih di bawah 600. Makanya kalau tahun ini Perda KLA bisa terealisasi nilainya bisa naik dan mungkin saja menjadi KLA Utama,” tuturnya.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) (KBB), telah meminta pandangan berbagai pihak dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Pengembangan menjadi KLA di KBB diperlukan kerja sama di antara pemerintah, orang tua, masyarakat, keluarga, dunia usaha, dan elemen terkait lainnya, untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Makanya Raperda KLA ini butuh masukan dan pandangan dari berbagai pihak supaya menghasilkan perda yang betul-betul mengakomodasi apa yang diperlukan oleh anak,” kata Kepala DP2KBP3A KBB, Eriska Hendrayana.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password