Sejarah 20 Januari: Rezim Suharto Membredel 7 Surat Kabar Nasional

Rezim Soeharto mulai menampakkan sikap kerasnya terhadap dunia pers pasca kejadian berdarah Malari (Bosscha.id)

Bosscha.id – Rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto, kala itu terbukti banyak diwarnai oleh berbagai macam bentuk pembungkaman terhadap berbagai pihak, terutama pada media-media yang dianggap kritis terhadap rezim dibawah kepemimpinannya.

Berbagai macam tindakan represif pun kerap dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak-pihak yang dianggap subversif ini, dengan dalih demi menjaga stabilitas negara. Salah satu contoh tindakan represif pemerintah demi menjaga stabilitas negara adalah dengan dikeluarkannya aturan pelarangan terbit atas beberapa media yang dianggap kritis.

Pada awal tahun 1970-an wilayah kebebasan pers akhirnya mengalami tekanan serius terutama dari pihak militer yang menginginkan pers tidak mempublikasikan terkait masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu. Hal ini tak jauh berbeda dengan rezim Demokrasi Terpimpin, hanya berbeda pola saja. Pada rezim Orde baru, pemerintah melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi politik yang harus diatur dan dikontrol seperti halnya dengan berbagai macam organisasi massa dan partai politik.

Pada rezim ini, mau tak mau media dipaksa harus mendukung dan mengembangkan semua kebijakan pemerintah yang berkuasa, agar dapat mencapai tujuannya. Rezim Orde Baru secara aktif menggunakan media massa sebagai alat kontrol sosial untuk mengatur hubungan antar individu serta masyarakat.

Hal ini tentunya semakin membuktikan lemahnya kapasitas rezim Orde Baru dalam mewujudkan iklim demokrasi di dunia pers nasional. Pada tahun 1971, Harian Kami dan Duta Masyarakat dilarang terbit untuk sementara waktu akibat liputan mereka mengenai Pemilu 1971. Sebelumnya harian Sinar Harapan juga mengalami hal serupa ketika menerbitkan berita tentang korupsi di pemerintahan.

Selanjutnya, pada 19 Januari 1972, Jenderal Soemitro, Wakil Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib, memanggil para pemimpin redaksi harian di Jakarta. Meski pertemuan itu terkesan akrab, namun Ia mengingatkan kepada setiap pemeimpin redaksi agar dapat ‘jaga lidah’, demi tercapainya stabilitas Pembangunan Nasional.

Baca Juga:   Sejarah 21 September: Liam Gallagher, Rockstar ‘Bermulut Besar’ yang Menolak Pudar

Setahun berselang, pihak militer semakin mengintervensi dunia pers nasional ketika mereka berusaha keras untuk mengontrol PWI dengan menempatkan Harmoko sebagai calon ketuanya. Harmoko dianggap pemerintah lebih dapat dikontrol dibanding wartawan-wartawan senior saat itu. Memang terbukti, kongres PWI ke-15 yang diadakan di Tretes, akhirnya dimenangkan Harmoko.

Tahun berikutnya, pada awal tahun 1974, terjadi peristiwa berdarah Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Yang dimana ini adalah bentuk perlawanan terbesar pertama terhadap Rezim Orde Baru ini. Malari akhirnya menjadi puncak bagi kebebasan pers di tanah air.

Meski sebelumnya rezim ini mulai menampakkan sikap kerasnya terhadap dunia pers, namun pasca kejadian berdarah itu, pemerintah mulai menjadikan pers sebagai alat pengontrol bagi stabilitas kekuasaan mereka. Dan sejak saat itu dunia pers Indonesia mengalami masa suram yang akan terus terjadi hingga beberapa tahun ke depan.

Dan pada tanggal 20 Januari 1978, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) membredel beberapa media nasional, dnegan melarang terbit tujuh surat kabar harian, yaitu Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Pelita, Pos Sore, Indonesia Times, dan Sinar Pagi.

Alasan pihak keamanan mengambil tindakan pembredelan ini, karena isi pemberitaan dari tujuh media tersebut dinilai mengandung unsur hasutan terhadap masyarakat yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional. Suharto memiliki pandangan bahwa jiwa pers yang kritis ini merupakan sebuah hambatan serius yang perlu ia padamkan demi memperoleh kekuasaan yang terbebas dari kontrol independen.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password